HOME SOSIAL BUDAYA KOTA PADANG

  • Jumat, 24 Februari 2023

Soal Cagar Budaya Rumah Singgah Soekarno Dirobohkan, Komisi III DPRD Padang Bakal Panggil Kadis PUPR

Ketua Komisi III DPRD Padang Boby Rustam. (Ist)
Ketua Komisi III DPRD Padang Boby Rustam. (Ist)

Padang (Minangsatu) - DPRD Kota Padang melalui Ketua Komisi III bereaksi keras menanggapi dirobohkannya cagar budaya Rumah Singgah Soekarno yang terletak di jalan A Yani No. 12 Kota Padang.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Boby Rustam menegaskan akan melayangkan surat panggilan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Padang.

"Kita akan panggil Kepala Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Bagian Hukum," ujar Boby Ruatam kepada awak media, Jumat (24/2).

Boby Rustam juga menjelaskan, sebelumnya juga banyak bangunan cagar budaya yang telah dirusak, di robah. 

"Banyak bangunan cagar budaya yang tidak menjadi perhatian penuh oleh Pemko Padang. Lihat saja Mesjid Raya Gantiang. Apakah pernah di perhatikan oleh Pemko Padang. Tidak bukan? Apalagi bangunan - bangunan cagar budaya yang berada di berbagai tempat di kota Padang," jelasnya.

Oleh karena tidak mendapat perhatian dalam bentuk insentif dan pemberitahuan oleh Pemko Padang, jelas Boby Rustam, jadi wajar saja pemilik rumah cagar budaya itu berencana merubah total bangunannya, agar mempunyai nilai - nilai ekonomis.

"Dengan alasan ia tidak mengetahui bangunan ini termasuk cagar budaya, apalagi pemilik telah mengantongi KRK dari Dinas  PUPR Kota Padang. Jadi, wajar saja pemilik ingin merubah agar mempunyai nilai ekonomis," tambahnya.

Dikatakan Boby Rustam, pihaknya mempertanyakan dikeluarkannya KRK atau Advice Planning oleh Dinas PUPR Kota Padang.

Apatah lagi, kata Boby Rustam, kasus ini sudah pula menjadi perhatian pihak Kejaksaan.

"Kita mempertanyakan, kenapa Dinas PUPR mengeluarkan KRK terkait rencana pembangunan restoran tersebut. Apalagi saya dengar kasus ini sudah menjadi perhatian Kejaksaan," cakapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang membenarkan rencana pemanggilan Kepala Dinas PUPR tersebut.

"Tak hanya Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Bagian Hukum juga kita panggil," katanya. (*)


Wartawan : Boing
Editor : Benk123

Tag :#dprdpadang

Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News

Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com