SMPN 2 Bukittinggi Siapkan Kuota 298 Siswa Pada SPMB 2026, Disdik Tegaskan Pengawasan Ketat

SMPN 2 Bukittinggi Siapkan Kuota 298 Siswa pada SPMB 2026, Disdik Tegaskan Pengawasan Ketat

Bukittinggi (Minangsatu) -SMP Negeri 2 Bukittinggi menyiapkan berbagai langkah dalam menghadapi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026. Sekolah tersebut akan menerima sebanyak 298 siswa yang terbagi dalam 10 rombongan belajar (rombel).

Kepala SMPN 2 Bukittinggi, Yessy Suryanty, M.Pd, mengatakan persiapan yang dilakukan diawali dengan pembentukan panitia pelaksana serta penyebaran informasi kepada masyarakat terkait mekanisme penerimaan murid baru.

“Persiapan dan perencanaan kami yang pertama tentu menyiapkan panitia terlebih dahulu. Kami juga menyiapkan spanduk informasi yang akan diberikan kepada masyarakat terkait teknis pelaksanaan SPMB. Selain itu, kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak kelurahan untuk menanyakan RT dan RW yang berdekatan dengan SMPN 2 Bukittinggi,” kata Yessy.

Ia menjelaskan, daya tampung tahun ini tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya karena disesuaikan dengan kapasitas sekolah, fasilitas yang tersedia, serta ketersediaan tenaga pendidik.

“Daya tampung yang kami terima tahun ini direncanakan sebanyak 298 siswa dengan 10 rombongan belajar. Perbandingannya dengan tahun lalu tidak jauh berbeda karena sesuai kapasitas dan fasilitas yang ada di sekolah kami, begitu juga dengan guru-gurunya,” ujarnya.

Terkait jalur penerimaan, Yessy menyebutkan SPMB 2026 terdiri dari jalur domisili sebesar 50 persen, jalur prestasi 25 persen, jalur afirmasi 20 persen, dan jalur mutasi 5 persen yang dilaksanakan dalam dua gelombang.

Menurutnya, salah satu perubahan yang muncul dalam pelaksanaan SPMB tahun ini terdapat pada jalur prestasi yang mulai menggunakan sertifikat Tes Kompetensi Akademik (TKA).

“Perubahan krusial yang terjadi pada SPMB saat ini yaitu jalur prestasi dengan menggunakan sertifikat Tes Kompetensi Akademik atau TKA yang mulai diterapkan pada tahun 2026,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi, Albertiusman, S.Si., M.Si., menjelaskan bahwa SPMB merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya, yakni Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Kalau dulu kita punya sistem PPDB, sekarang pada tahun 2026 kita punya SPMB. Perbedaannya hanya sedikit. Dulu kita mengenal istilah zonasi, sekarang menggunakan domisili. Domisili ini memiliki kuota 50 persen dari rombongan belajar yang siap diterima oleh sekolah,” ujarnya.

Ia menegaskan sistem tersebut telah dirancang dengan mekanisme pengawasan sehingga pelaksanaannya harus sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Albertiusman, penerapan jalur domisili bertujuan mendekatkan peserta didik dengan sekolah sehingga mendukung aktivitas belajar dan interaksi sosial siswa.

“Dengan menggunakan domisili, yang paling penting adalah bagaimana anak-anak dekat dengan sekolah sehingga tidak jauh lagi sesuai arahan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Anak-anak bisa beraktivitas fisik, bisa berkemas lebih awal, dan bisa bersosialisasi,” katanya.

Untuk menjamin transparansi pelaksanaan SPMB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi akan menandatangani pakta integritas bersama pihak terkait.

“Kita akan menandatangani pakta integritas yang menjamin tidak ada kecurangan dari oknum yang mengambil kesempatan. Kita juga dipantau dan harus melaporkan pelaksanaannya agar tidak ada tindak kecurangan saat proses SPMB dilakukan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sistem yang diterapkan saat ini juga diharapkan dapat meminimalkan persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat dalam proses penerimaan peserta didik baru.

“Sebagaimana yang telah disampaikan Balai Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Barat, sistem ini diharapkan dapat meminimalkan persoalan yang dapat merugikan masyarakat yang akan masuk ke wilayah pendidikan Bukittinggi,” kata Albertiusman.

Melalui pelaksanaan SPMB 2026, pemerintah daerah berharap pemerataan layanan pendidikan dapat terus terwujud, baik dari sisi distribusi tenaga pendidik maupun sarana dan prasarana pendidikan di setiap sekolah.

“Kita berharap masyarakat dapat memahami bahwa sistem pendidikan ini lebih mendekatkan anak-anak ke sekolah sehingga pemerataan pendidikan, distribusi guru, dan sarana prasarana dapat berjalan lebih baik,” tutupnya.