Sinergikan Sumberdaya Untuk Pengembangan Kota Layak Anak

Padang Panjang (Minangsatu) - Untuk mensinergikan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pemenuhan hak-hak anak Indonesia dapat dipastikan, Pemko Padang Panjang melalui Dinas Sosial PPKBP3A menggelar sosialisasi Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) dan TOT (Training Of Trainer) SDM Pencegahan, Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Anak di Sekolah tahun 2019, bertempat di Auditorium Mifan Water Park, Senin (11/3).

Sosialisasi dibuka langsung oleh Wakil Walikota Padang Panjang Drs. Asrul. Turut hadir Inspektur Inspektorat Kota Padang Panjang Ervic Rinaldi, SH, Camat Padang Panjang Barat Oksah Kebendrip, SH dan diikuti oleh kepala OPD selingkup Kota Padang Panjang, Kepala Sekolah dan Guru BK.

Asrul dalam sambutannya, menyampaikan seperti diketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mendesain dan mensosialisasikan sebuah sistem dan strategi pemenuhan hak-hak anak yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan mengembangkan kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA).

Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya. Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Alasan kenapa hak anak sangat serius di perhatikan pemerintah adalah karena banyaknya peristiwa, kejadian dan permasalahan yang melibatkan anak. Eksploitasi, perdagangan anak bahkan pembunuhan dan pelecehan terhadap anak.

"Saya berharap kepada seluruh peserta kiranya dapat memahami dan mengaplikasikan setiap pengetahuan yang didapat dalam upaya mewujudkan KLA di Padang Panjang, bangun kerjasama, wujudkan dan sinergikan setiap program dan kegiatan yang berorientasi kepada pemenuhan hak anak," jelas Asrul.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial PPBKP3A Netty Herawati, SH menyebutkan tujuan acara ini adalah untuk meningkatkan kepedulian dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang ramah terhadap pemenuhan hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah.

Selain itu juga memperkuat peran dan kemampuan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak serta untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan kependidikan dalam pencegahan, deteksi dini, pelayanan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan di sekolah.