Siapkan Kader Birokrasi Masa Depan, Gubernur Mahyeldi Tekankan Integritas Menghadapi Tantangan Kepada Praja IPDN Asal Sumbar

Siapkan Kader Birokrasi Masa Depan, Gubernur Mahyeldi Tekankan Integritas Menghadapi Tantangan Kepada Praja IPDN Asal Sumbar

Jatinangor (Minangsatu) - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengajak Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Sumbar mempersiapkan diri menjadi birokrat masa depan. 

Karena itu, setiap praja harus mulai membangun kepemimpinan melalui rekam jejak, integritas, kompetensi, dan kepercayaan sejak masih berada di bangku pendidikan.

“Jabatan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mengabdi. Kepemimpinan tidak dibangun oleh jabatan, tetapi oleh integritas, kompetensi, serta rekam jejak,” ujar Mahyeldi saat memberikan pembekalan kepada Praja IPDN asal Sumbar di Aula Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).

Menurutnya, birokrasi merupakan tulang punggung negara sehingga setiap aparatur harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan seorang ASN tidak diukur dari tingginya jabatan yang diraih, melainkan dari kualitas pelayanan publik dan dampak pembangunan yang dirasakan masyarakat.

Mahyeldi juga mengingatkan bahwa birokrasi saat ini tengah menghadapi tantangan yang tidak mudah. 

"Aparatur dituntut mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memanfaatkan data dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, efektif, dan berorientasi pada hasil," tegasnya.

Ia menambahkan, berbagai persoalan strategis seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga penanggulangan bencana hanya dapat diselesaikan melalui kolaborasi dan soliditas seluruh unsur pemerintahan. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu hadir di tengah masyarakat, cepat mengambil keputusan, dan bekerja secara kolaboratif.

“Sumatera Barat merupakan daerah yang memiliki karakteristik kebencanaan yang tinggi. Kita membutuhkan aparatur yang tanggap, adaptif, mampu bekerja di bawah tekanan, serta siap hadir melayani masyarakat dalam situasi apa pun,” ujarnya.

Mahyeldi berharap para calon aparatur tersebut mampu meneladani kontribusi para tokoh bangsa asal Sumatera Barat, seperti Bung Hatta, yang telah memberikan sumbangsih besar bagi lahirnya Indonesia.

Diingatkan seluruh Praja asal Sumbar akan pentingnya menjaga kejujuran, rendah hati, terbuka terhadap kritik, serta menjadikan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan.

“Indonesia Emas 2045 membutuhkan aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, dan mampu bekerja melampaui kepentingan pribadi maupun kelompok. Jadikan pengabdian kepada masyarakat sebagai tujuan utama dalam setiap langkah yang kita ambil,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN, Budi Arwan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Sumbar beserta rombongan.

Ia menjelaskan, saat ini terdapat 75 Praja IPDN asal Sumatera Barat yang terdiri atas 34 Praja Pratama, 22 Praja Madya, dan 19 Praja Utama. Pertemuan tersebut berawal dari aspirasi praja yang menginginkan adanya silaturahmi dan perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat selama menjalani pendidikan di kampus kepamongprajaan tersebut.

Audiensi berlangsung hangat dan penuh keakraban. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN Budi Arwan, Ketua IKAPTK Sumbar, Martias Wanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar Ahmad Zakri, jajaran kepala OPD di lingkup Pemprov Sumbar, dosen, alumni APDN/STPDN/IPDN, pengurus Majelis Korps Praja (MKP).

Selain mempererat hubungan antara Pemprov Sumbar dengan keluarga besar IPDN, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkuat komitmen Pemprov Sumbar dalam menyiapkan kader-kader birokrasi yang profesional, berintegritas, adaptif, memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. 

Lantik Tiga Pejabat Eselon II, Gubernur Mahyeldi Minta Jaga Kesehatan

minangsatu > Birokrasi

Harus Dibuat Usulan Ke Pemerintah Pusat, Sebab APBD Sumbar Untuk Membiayai Infrastruktur Perhubungan Darat Tak Mencukupi

minangsatu > Birokrasi