Rapat Koordinasi Dan Workshop Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Mentawai Berlangsung Sukses

Tuapeijat (Minangsatu) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sekaligus Workshop Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang berlangsung sukses di Aula Kantor Bappeda KM 4, Sipora Utara, Selasa. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk menertibkan dan memutakhirkan data masyarakat miskin di Mentawai.

Workshop data tunggal ini bertujuan mengatasi tumpang tindih data serta meningkatkan akurasi pendataan penduduk miskin agar penyaluran bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Kepulauan Mentawai Dr. Rinto Wardana bersama Wakil Bupati Jakop Saguruk, SE. Peserta rapat terdiri dari perwakilan 10 kecamatan, 43 kepala desa, serta operator dan tim data dari masing-masing desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam sambutannya, Bupati Dr. Rinto Wardana menyoroti predikat Kepulauan Mentawai sebagai daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatera Barat. Ia menilai predikat tersebut perlu dikaji ulang karena kuat dugaan adanya kesalahan dan ketidaktepatan data kependudukan.

Bupati menyebutkan, meskipun Mentawai telah berdiri sebagai daerah otonom selama 25 tahun, jumlah penduduk masih tercatat di bawah 100 ribu jiwa. Kondisi ini, menurutnya, tidak masuk akal dan harus diperbaiki melalui pendataan ulang yang lebih komprehensif dan faktual.

Ia meminta para camat yang telah dilantik untuk melakukan sensus ulang penduduk di seluruh desa, mulai dari jumlah laki-laki, perempuan, anak-anak, hingga klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat, agar data kependudukan Mentawai benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bupati juga menyoroti persoalan penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum tepat sasaran. Ia mencontohkan laporan dari Desa Malakopa, Dusun Balairakso, di mana masih ditemukan warga mampu menerima bantuan, sementara warga yang berhak justru tidak mendapatkan bantuan sama sekali.

Kegiatan satu hari ini turut dihadiri Kepala Dinas Dukcapil Irsal, Kepala Dinas Sosial Rosmaida Sagurung, SE, M.Si, Kepala BPJS Kesehatan Mentawai, para camat, serta Sekretaris Bappeda Jhoni Frenky.

Pada sesi tanya jawab, operator data dari Desa Sareunuk, Andi, menyampaikan kendala keterbatasan sarana kerja seperti komputer dan mesin cetak yang hanya tersedia satu unit di kantor camat. Selain itu, ia juga mengeluhkan minimnya honor operator data yang hanya Rp300 ribu per bulan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Dr. Rinto Wardana menyatakan akan mengupayakan penambahan honor bagi tim penginput data, dengan catatan regulasi melalui Peraturan Bupati terlebih dahulu disiapkan. Ia berharap seluruh desa dapat menyukseskan program data tunggal ini demi penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan berkeadilan di Kepulauan Mentawai. (*)