Puluhan Tahun Mengabdi Jadi PNS, Saat Pensiun Tak Ada Penghargaan

Padang (Minangsatu) - Sekdaprov Sumbar, Alwis memberikan apresiasi terhadap usulan PWRI Sumbar, agar melepas pejabat yang pensiun dilakukan dalam suatu upacara, termasuk memberikan penghargaan bagi staf yang memasuki usia pensiun. Dikatakan, hari ini hampir tidak ada penghargaan terhadap seorang pejabat maupun PNS yang telah mengabdikan diri puluhan tahun dalam berdinas. "Untuk itu kita nanti akan duduk bersama dengan kepala Badan Kepegawai Daerah yang juga mengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)," ungkap Alwis.

Hal ini disampaikan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Drs. Alwis saat menerima kunjungan kepengurusan PWRI Prov. Sumbar di ruang Rapat Setdaprov, Senin (4/3/2019). Sekdaprov Sumbar Alwis lebih lanjut menyampaikan, pemprov Sumbar akan membantu menfasilitasi pergerakan organisasi kepengurusan PWRI Sumatera Barat sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita menyadari begitu banyak organisasi masyarakat yang tidak aktif dan kurang bergairah lagi, ketika ada aturan batasan terhadap bantuan hibah kepada organisasi. Yang selama ini amat didukung dan dibantu, namun dibeberapa tahun terakhir ini tidak berdaya karena tidak ada lagi sarana prasarana dan biaya operasional.

Keberadaan kepengurusan PWRI di Sumbar ini merupakan mitra dalam penyelenggaraan daerah. "Kita akan mencoba mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan beberapa OPD terkait, seperti biro aset, soal gedung sekretariat PWRI, dan ketersediaan air, listrik dan dukungan lainnya," ungkapnya.

Sementara untuk acara pengukuhan kepengurusan PWRI Sumatera Barat silahkan diusulkan dan dikoordinasikan dengan kepengurusan PWRI Pusat untuk penyelenggaraannya, pemprov akan mencoba memfasilitaskannya dengan baik.

Ketua terpilih PWRI Sumbar Rusdi Lubis dalam kesempatan itu menyampaikan, pengurus Persatuan Wredatama Republik Indomesia (PWRI) Wredatama dalam bahasa Jawa, artinya orang tua yang utama. "Kita pernah usulkan Persatuan Pensiunan PNS, namun kalah bersaing dalam usulan nama organisasi ini. Anggota PWRI merupakan alumni pejabat negara, seperti menteri-menteri gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, pensiunan PNS, pensiun pegawai BUMD/BUMN yang ada di daerah. Ketua besar PWRI di Jakarta saat adalah Prof Dr. Haryono Suyono.

Namun saat ini yang menjadi persoalan dalam PWRI Sumbar adalah kepengurusan belum dikukuhkan, tidak ada dukungan dana dalam berbagai kegiatan dan yang paling utama belum ada kantor skretariat yang memadai karena saat ini masih di rumah sekretraris saja. (Rel/Batuah)