Polda Sumbar Bentuk Tim Khusus

PADANG (Tingkapone) - Kepolisian Daerah Sumatera Barat telah membentuk tim khusus untuk memberantas pungutan liar dalam kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat di provinsi itu.

"Sesuai dengan instruksi Kapolri untuk membentuk tim khusus, langsung kami bentuk pada saat itu," kata Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi di Padang, Senin.

Ia mengatakan dalam tim khusus tersebut melibatkan Irwasda, Bidang Propam Polda dan Ditreskrim Polda Sumbar. Tim ini memiliki target untuk melakukan pengawasan dan penindakan apabila terjadi pungutan liar.

"Target kita seperti penyalahgunaan wewenang Polri serta pelayanan yang diikuti dengan pungutan liar," jelas dia.

Menurut dia, sejauh ini tim yang terbentuk sudah mulai bekerja dan turun ke lapangan untuk mengawasi praktik tersebut.

"Tim ini akan bekerja secara terus menerus guna mengawasi pelayanan publik polisi sesuai dengan prosedur yang ada," ujarnya.

Namun hingga kini, katanya, Polda Sumbar belum menemukan praktik pungutan liar di dalam institusi tersebut.

"Namun tim akan terus melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap lokasi pelayanan publik yang ada," katanya.

Ia mengatakan apabila nantinya ditemukan ada oknum yang melakukan aksi pungutan liar oleh tim tersebut maka akan ditindak tegas dan diberi sanksi sesuai aturan yang ada.

"Kalau tim tidak menemukan tentu praktik tersebut memang benar-benar tidak ada disini," katanya.

Bahkan, lanjutnya, masyarakat bisa melaporkan kepada pihaknya jika menemukan aksi tersebut. Pihaknya membuka diri terhadap informasi yang diberikan oleh masyarakat.

"Namun harus diikuti dengan bukti-bukti yang kuat," ujarnya.

Terkait untuk membat tim bersama Pemprov Sumbar, ia mengakui hingga saat ini belum ada koordinasi dengan Pemprov Sumatera Barat untuk membentuk tim bersama untuk menghapuskan pungutan liar.

"Kita masih terfokus di internal saja, kalau memang dibutuhkan kita siap membentuk tim bersama," katanya.

Seperti lokasi pelayanan Samsat, sebutnya ada banyak instansi yang terlibat seperti Pemprov Sumbar, Kepolisian, Jasa Raharja dan lainnya.

"Kalau memang Pemprov ingin membentuk tim khusus bersama, kita siap mengikuti, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya," katanya. (*/a)