Perjalanan Panjang Perda Trantibun Kota Payakumbuh

Payakumbuh (Minangsatu) - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Kota Payakumbuh disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Senin (7/3/2022).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Wulan Denura, didampingi Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, dan dihadiri oleh Wali Kota Riza Falepi, Anggota DPRD, Sekretaris Dewan Yon Refli, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan jajaran di Lingkungan Pemko Payakumbuh.

Wakil Ketua DPRD, Wulan Denura, mengatakan Ranperda Ketentraman dan Ketertiban umum ini telah dibahas bersama dalam Rapat Kerja Tim Ranperda dengan Pansus DPRD pada tahun 2019, dan telah melalui proses harmonisasi dan fasilitasi oleh Gubernur sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021."Proses yang panjang tersebut dikarenakan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi pedoman dalam pembentukan Ranperda ini yaitu Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang ditetapkan dalam rentang waktu pembahasan dan fasilitasi dilaksanakan," kata Wulan.Laporan Hasil Pembicaraan Tingkat 1 Tentang Ranperda Trantibum ini disampaikan oleh juru bicara DPRD Fahlevi Mazni Dt. Bandaro Nan Balidah. Dimana semua fraksi di DPRD menyetujui dan dapat menerima Ranperda disahkan menjadi Perda Trantibum.

"Kami harapkan peran OPD terkait dan Tim 7 dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kota Payakumbuh demi terciptanya situasi yang kondusif di kota kita tercinta," kata Fahlevi Mazni.

Sementara itu, Wali Kota Riza Falepi mengatakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

"Selain itu, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan bentuk dari perwujudan tata nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat Kota Payakumbuh. Dan untuk mewujudkan masyarakat Kota Payakumbuh yang berakhlak mulia dan berbudaya berdasarkan 'Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabuilah', perlu dilakukan tata kehidupan yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah sesuai dengan norma-norma hukum agama, adat dan hukum positif negara," kata Riza.

Riza juga menjelaskan Rancangan Peraturan Daerah ini yang merupakan unifikasi dari 2 Peraturan Daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentraman Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Nomor Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat/Maksiat beserta perubahannya.

"Penyatuan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan efektifitas serta sebagai upaya untuk mengakomodasi semua materi aturan yang ada dalam kedua Peraturan Daerah sebelumnya. Diharapkan akan memudahkan aparat dalam penegakan Peraturan Daerah ini nantinya," kata Riza.

Wali Kota dua periode itu berharap dengan ditetapkannya Ranperda ini menjadi Peraturan Daerah diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, dan budaya masyarakat, memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat, menuju Payakumbuh menang.