Penyebab Runtuhnya Kerajaan Pagaruyung

Penyebab Runtuhnya Kerajaan Pagaruyung

Oleh : Andika Putra Wardana

Salah satu kerajaan besar Minangkabau, Kerajaan Pagaruyung, runtuh pada abad ke-19. Serangkaian tekanan internal dan eksternal menyebabkan kejatuhan kerajaan Pagaruyung, yang mengganggu stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Beberapa faktor utama yang menyebabkan keruntuhan Pagaruyung adalah informasi yang akan saya berikan pada artikel ini sebagai berikut.

Perang Padri (1803-1838)

Perang Padri, yang berlangsung dari 1803 hingga 1838, merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan Kerajaan Pagaruyung runtuh. Konflik ini melibatkan dua kelompok besar, Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman dan Kaum Adat yang mendukung tradisi Minangkabau yang lebih tradisional. Ketegangan antara kedua kelompok ini semakin meningkat karena Kaum Padri ingin menerapkan ajaran Islam yang lebih ketat sementara Kaum Adat mempertahankan budaya lokal yang lebih bebas.

Sultan Arifin Muningsyah harus melarikan diri ke Lubuk Jambi pada tahun 1815 setelah Kaum Padri menyerang Pagaruyung. Serangan ini menjadi titik balik bagi kekuatan politik Pagaruyung, yang mulai melemah karena konflik tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Dr. H. Asnan M. Nur, seorang sejarawan yang mempelajari sejarah Minangkabau, sistem politik dan sosial kerajaan mengalami kerusakan yang signifikan sebagai akibat dari Perang Padri.

Pengaruh Kesultanan Aceh

Selain konflik internal, faktor-faktor eksternal memperburuk keadaan. Kesultanan Aceh mulai menguasai wilayah pesisir barat Sumatera yang merupakan bagian dari Kerajaan Pagaruyung. Kekuasaan Pagaruyung semakin berkurangan karena bergantung pada Aceh untuk melindunginya, dan kerajaan ini semakin terpinggirkan dari politik regional. Hal ini juga menyebabkan wilayah berkurang, yang membuat administrasi kerajaan semakin sulit.

Campur Tangan Belanda

Keluarga kerajaan Pagaruyung merasa semakin terancam seiring posisi kerajaan melemah. Kemudian mereka memutuskan untuk meminta bantuan Belanda, yang saat itu sedang memperluas kekuasaan kolonialnya di Nusantara. Kerajaan mengalami kerugian besar ketika Sultan Tunggul Alam Bagagarsyah menandatangani perjanjian dengan Belanda pada 10 Februari 1821. Banyak sejarawan melihat perjanjian tersebut sebagai penyerahan kekuasaan kepada Belanda, yang semakin memperlemah kemerdekaan politik Pagaruyung.

Peneliti sejarah lokal Dr Riza Fahlevi menjelaskan, keputusan tersebut mempercepat keruntuhan kerajaan karena Belanda mulai melakukan intervensi lebih dalam terhadap urusan politik Pagaruyung. Meningkatnya pengaruh Belanda membuat struktur kerajaan semakin rapuh dan terbuka terhadap intervensi lebih lanjut.

Kelemahan Internal

Selain faktor eksternal, Kerajaan Pagaruyung juga mengalami kelemahan internal yang cukup signifikan. Menjelang Perang Padri, kekuasaan raja mulai melemah, bahkan daerah seperti Inderapura mulai merdeka meski secara resmi masih tunduk pada Pagaruyung. Pembagian kekuasaan yang tidak jelas, serta ketidakmampuan kerajaan mempertahankan kendali penuh atas wilayahnya, menambah kerumitan yang dihadapi Pagaruyung saat itu.

Pembunuhan Kaum Adat

Kaum Padri melakukan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang Adat pada tahun 1809. Peristiwa ini meningkatkan ketegangan yang sudah ada di dunia politik dan sosial, membuat banyak pihak merasa terancam dan membuat hubungan antara kedua kelompok ini semakin buruk. Pembunuhan ini memperburuk keadaan sosial dan meningkatkan ketidakpercayaan antar kelompok di masyarakat Minangkabau.

Setelah Sultan Arifin Muningsyah meninggal pada tahun 1825, keruntuhan Kerajaan Pagaruyung semakin cepat. Tanpa pengganti yang kuat, Pagaruyung kehilangan arah dan kehilangan kemampuan untuk bersatu dalam menghadapi tekanan dari luar. Kerajaan ini semakin rapuh dan akhirnya runtuh karena tidak ada pemimpin yang mampu menangani berbagai tantangan yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar.