Pembangkit Listrik Panas Bumi Muara Labuh, September 2019 Mulai Produksi

Muara Labuh (Minangsatu) - Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Muara Labuh, Kabupaten Solok Selatan, pada September 2019 ini akan beroperasi. Dari kapasitas produksi sebesar 220 Megawatt (MW), untuk tahap I ini, PT Supreme Energy Muara Laboh (SEML) ini akan berproduksi sebesar 86 MW.

Demikian dikatakan Senior Manager Site Support & Field Relation SEML Nofrins Napilus kepada Minangsatu, Senin (14/1). “Insyaallah, September 2019 ini sudah mulai produksi,” katanya. Disebutkan, saat ini tengah dilakukan pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh PT Rekayasa Industri, salah satu perusahaan konstruksi milik pemerintah (BUMN).  

Selain ikut menyukseskan program pemerintah untuk memproduksi energi listrik pada program percepatan energi listrik 35.000 MW, PLTP Muara Labuh sejak mulai eksplorasi menyerap banyak tenaga kerja. Saat ini, untuk pekerjaan konstruksi terserap sekitar 1.600 tenaga kerja. “Tenaga kerja lokal hampir setengahnya. Sisanya dari luar daerah, untuk pekerja semi skill dan skill,” kata Nofrins Napilus.

Dikatakan, walaupun SEML belum berproduksi, sejak awal masuk ke Solok Selatan sudah mengeluarkan anggaran khusus semacam Corporate Social Rensponsibility (CSR), walaupun belum ada kewajiban untuk itu. “Bantuan itu meliputi empat bidang, yaitu pendidikan & kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan aktifitas sosial,” tukuk Nofrins.

Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan sangat mendukung pembangunan PLTP ini. Buktinya, semua tahapan pekerjaan dibantu sepenuhnya pengoordinasiannya oleh Pemkab Solok Selatan. Untuk itu, sebagai bentuk terima kasih SEML, saat ini dimulai pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) senilai Rp30 milyar. “Ini nanti akan dihibahkan sepenuhnya dan dikelola Pemda bersama masyarakat Solok Selatan,” ujar Nofrins Napilus.

Selain itu, lanjut Nofrins Napilus, sesuai Undang-Undang 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, akan ada bagi hasil antara perusahaan dengan kabupaten dimana lokasi pembangkit berada, kabupaten di sekitar pembangkit, propinsi dan pemerintah pusat.

Adapun setrum yang dihasilkan, menurut Nofrins langsung ditampung oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). “Perusahaan menjual listrik ke PLN. Keluar dari pembangkit listrik panas bumi tersebut, sudah langsung milik PLN,” ujarnya, dan mengatakan bahwa soal tarif jual, jauh sebelum dimulai sudah ada perjanjian pentarifan dengan PLN.

Nofrins Napilus mengakui bahwa investasi di sektor panas bumi ini, berbeda dengan investasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). “Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi tidak bisa secepat membangun PLTU. Perlu perusahaan kuat karena butuh nafas panjang. Mulai dari survei awal, pengeboran eksplorasi, analisa dan perhitungan, pengeboran produksi dan konstruksi. Makanya belum banyak perusahaan yang mau masuk dan investasi untuk sektor ini,” paparnya.

Karena padat modal, maka Supreme Energy menggandeng mitra luar negeri, yakni Sumitomo dari Jepang dan Engine dari Perancis, dan membentuk perusahaan SEML. Adapun sahamnya dimiliki Supreme Energy (Indonesia 30%), Sumitomo (Jepang 35%) dan Engie (Perancis 35%). “Tetapi lead operatornya oleh Indonesia,” ujar Nofrins Napilus, dan menyebutkan bahwa total investasi SEML untuk pembangunan PLTP Muara Labuh mencapai US$ 600, atau sekitar Rp 9 triliun!

Ditambahkan, untuk mendukung PLTP Muara Labuh ini, PLN juga sedang membangun Jaringan Transmisi Tegangan Tinggi 150 kV ke Dharmasraya. Pertimbangannya adalah, karena saat ini kebutuhan listrik untuk Solok Selatan hanya sekitar 10 MW, sehingga sisanya dapat ditransmisikan ke Dharmasraya, dan dikoneksikan dengan jaringan PLN se-Sumatera.

Ada dua Gardu Induk yang dibangun, satu unit di Solok Selatan, dan satu unit lagi di Dharmasraya. “PLN sedang ngebut mengerjakan 306 unit menara transmisi pada jalur sepanjang 100 km. Total nilainya sekitar Rp 500 milyar,” katanya. (te)