Payakumbuh Siap Ikuti Arah Kebijakan Pemerintah Pusat

Payakumbuh Siap Ikuti Arah Kebijakan Pemerintah Pusat

Jakarta (Minangsatu) - Pemko Payakumbuh memperkuat arah kebijakan dengan menyelaraskan agenda reformasi birokrasi nasional setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar BKN di Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (19/11/2025).

Kehadiran Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dalam forum nasional tersebut menjadi penanda bahwa Payakumbuh siap bergerak mengikuti arah kebijakan yang dicanangkan pemerintah pusat, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita ke-4.

Zulmaeta menyebut sembilan kebijakan baru BKN dan data terbaru kondisi ASN nasional menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam membangun birokrasi yang lebih modern dan adaptif.

“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran pusat. Payakumbuh akan menindaklanjuti seluruh arahan BKN untuk memperkuat tata kelola kepegawaian, memetakan talenta ASN secara lebih terstruktur, serta mempercepat automasi layanan kepegawaian,” kata Wako Zulmaeta.

Ia menegaskan bahwa layanan kepegawaian yang cepat dan responsif kini menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi kota yang sedang bergerak memperkuat pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan sektor ekonomi.

“Kebijakan seperti automasi kenaikan pangkat, penyederhanaan uji kompetensi, dan penguatan manajemen talenta akan segera kami adaptasi. Ini penting untuk memastikan ASN Payakumbuh bekerja dalam ritme baru yang efisien dan berbasis kinerja,” ujarnya.

Menurut Zulmaeta, sejumlah kebijakan yang disampaikan Kepala BKN, mulai dari pemetaan talenta hingga independensi seleksi JPT, akan berdampak langsung pada efektivitas birokrasi di tingkat daerah.

Rakornas 2025 menegaskan kembali bahwa jumlah ASN nasional saat ini mencapai 5.588.245 orang, dengan komposisi 64 persen PNS dan 36 persen PPPK.

Data tersebut menjadi dasar bagi daerah seperti Payakumbuh untuk memperkuat perencanaan kebutuhan ASN dan redistribusi tugas.

Zulmaeta menilai bahwa Asta Cita, terutama agenda reformasi birokrasi, menjadi peluang bagi daerah untuk memperbaiki kualitas pemerintahan.

“Birokrasi yang kuat akan menghasilkan pelayanan publik yang kuat. Payakumbuh akan menempatkan reformasi ini sebagai agenda prioritas daerah,” katanya.

Dalam forum tersebut, sejumlah tokoh nasional, termasuk Ignatius Jonan dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, memberikan perspektif global mengenai kebutuhan birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif.

Zulmaeta menilai perspektif yang disampaikan sejumlah tokoh tersebut sangat penting bagi daerah.

“Kota seperti Payakumbuh tidak boleh menunggu perubahan. Kami harus membaca arah kebijakan pusat dan bergerak cepat. Rakornas ini memberikan peta jalan yang jelas,” tutupnya.

Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa BKN tengah mengakselerasi implementasi Asta Cita ke-4, yakni reformasi hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.

Reformasi yang dimaksud diarahkan untuk melindungi, memudahkan, dan membahagiakan masyarakat melalui perubahan regulasi dari pendekatan represif menuju responsif.

Ia mencontohkan transformasi sistem keuangan dari wesel pos hingga era keuangan digital, serta revolusi telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi anytime, anywhere melalui smartphone.

“Reformasi itu nyata dan terus bergerak. Birokrasi harus mampu mengikuti laju tersebut,” pungkasnya.