Mulyadi Kawal Kasus Jiwasraya, Nasabah Jangan Dirugikan

Jakarta ( minangsatu ) - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Ir. H. Mulyadi menegaskan, kasus Jiwasraya harus diselesaikan dengan tuntas. Untuk itu, Mulyadi yang termasuk dalam Panja Jiwasraya Komisi III DPR mengatakan, akan fokus mengawasi proses penegakkan hukum kasus Jiwasraya yang saat ini tengah berlangsung di Kejaksaan Agung.

"Kasus ini harus diselesaikan, kami di Komisi III akan mengawasi secara ketat proses penegakkan hukum yang sedang berlangsung. Target kami, nasabah jangan sampai dirugikan," kata Mulyadi di Komplek DPR RI, Selasa (11/2).

Menurut Ir. H. Mulyadi, yang disebut-sebut calon kuat Gubernur Sumbar ini, kasus Jiwasraya bukan sekedar permasalahan pelanggaran hukum biasa. Banyak kejanggalan pengelolaan dana nasabah yang dilakukan oleh jajaran direksi Jiwasraya.

Sebagaimana diketahui, dana nasabah Jiwasraya dipergunakan untuk berinvestasi dalam saham gorengan, yang mana saham tersebut memiliki resiko tinggi kerugian. Kasus ini mencuat karena Jiwasraya menderita gagal bayar kepada para nasabah karena kerugian berturut-turut pada bursa saham. Kerugian Jiwasraya ditaksir mencapai angka Rp13,6 triliun.

"Jajaran direksi Jiwasraya seharusnya memahami prinsip prudent atau kehati-hatian dalam mengelola dana, kita akan usut dalangnya dalam kasus ini dan kepentingannya apa," tutur Mulyadi, yang juga Ketua Partai Demokrat Sumatera Barat.

Kedepannya Ir. H. Mulyadi mengatakan, Panja Komisi III akan mengadakan rapat bersama Kejagung secara tertutup. Dengan demikian Kejagung bisa menyampaikan secara terperinci berbagai kejanggalan dalam kasus Jiwasraya. "Kita bentuk panja. Kejagung bisa menyampaikan secara detail, kita dorong meraka untuk tidak ragu dan sungkan menceritakan kejanggalan dalam kasus ini," kata dia.

Ir. H. Mulyadi menambahkan, kepentingan publik adalah prioritas utama wakil rakyat dalam membantu pemerintah menyelesaikan kasus ini. Mulyadi berkomitmen akan mencari akar permasalahan dan solusi terbaik untuk masyarakat. "Kepentingan publik kita nomorsatukan, masyarakat tidak perlu khawatir karena sebagai wakil rakyat kami akan memastikan kinerja pemerintah sejalan dengan kepentingan publik. Kita akan cari akar permasalahannya dan solusi terbaik," ujar Mulyadi.

Tak hanya itu, Mulyadi juga berupaya agar seluruh nasabah Jiwasraya mendapatkan haknya. Ia tidak ingin kasus Jiwasraya menjadi seperti kasus First Travel, dimana jemaah perjalanan umrah tidak mendapatkan ganti rugi yang seharusnya diterima. (*)