Menyikapi Tahapan Pemilu Yang Masih Berjalan, Wartawan Harus Terus Berada Di Posisi Netral

Padang (Minangsatu) – Menyikapi masih adanya sejumlah tahapan Pemilihan Umum (pemilu) hingga beberapa bulan ke depan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat (Sumbar), H Heranof Firdaus menegaskan supaya para wartawan tetap berada di posisi netral dalam memberitakannya.

Dikatakan, pemilu serentak 2019 adalah sejarah baru di Negara ini karena untuk pertama kalinya menggabungkan lima pemilihan pada waktu yang sama. Tentu saja, dengan segala dinamikanya, banyak hal yang perlu dibenahi sebagai evaluasi ke depan.

Namun, terhadap pro dan kontra serta evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan pemilu itu, Heranof Firdaus menegaskan bahwa saat ini yang paling penting adalah menyelesaikan tahapan-tahapan yang tersisa.

“Kita tunggu saja bagaimana semua tahapan diselesaikan oleh para penyelenggara pemilu ini. Paling penting adalah menyelsaikan semua tahapan ini dulu. Dalam kaitan ini, saya meminta teman-teman wartawan di Sumbar, khususnya anggota PWI, agar tetap berada di jalur netral. Silakan liput peristiwa-peristiwa pemilu, dengan tahapan-tahapan yang masih tersisa, tapi tetap dalam koridor Kode Etik Jurnalistik,” tegas Heranof Firdaus.

Kendati demikian, dalam kaitan penyelenggaraan pemilu hingga saat ini, Heranof Firdaus yang juga adalah Pemimpin Umum Minangsatu ini mengatakan ada dua sisi utk melihatnya. Yakni, dari sisi KPU selaku penyelenggara, dan dari sisi peserta (kontestan).

Degan lima pemilihan yang dilaksanakan sekaligus, durasi waktu yang relatif panjang, tentu membutuhkan ketahanan pisik dan mental penyelenggara. “Sebagai penyelenggara, tugas KPU sangat berat ditandai banyaknya petugas yg kelelahan bahkan banyak yang sakit dan ada yang meninggal dunia,” tuturnya kepada Minangsatu, Kamis (25/4).

Sementara dari sudut kontestan, Heranof Firdaus menyebut pemilu legislatif (pileg) yang dilakukan serentak dengan pemilihan presiden (pilpres), lebih banyak merugikan caleg, meskipun untuk kasus-kasus tertentu ada pula caleg yang diuntungkan dengan dampak ikutan dari keterpilihan (elektabilitas)  calon presiden (capres).

“Nah, ini kan sesuatu yang harus dimaklumi juga sebagai salah satu titik lemah yang harus dikoreksi ke depan. Tentu akan berbeda hasilnya, apabila pileg dengan pilpres dibedakan jadwalnya,” tukas Heranof Firdaus.

Selain itu, menanggapi situasi yang berkembang, baik pileg maupun pilpres yang masih terjadi saling klaim, PWI sebagai pihak yang netral  dan independen menyatakan sikap harus diselesaikan dulu tugas yang sudah dimulai ini.

“Lakukan penghitungan suara sampai tuntas dan perbaiki bila ada kesalahan entri data, sepanjang ada bukti-bukti,” tegasnya.

Kemudian, tukuk Heranof, kita mengimbau pihak pemerintah agar mengevaluasi pola pemilu serentak yang berbarengan pileg dengan pilpres ini. Jangan terjadi lagi kisah-kisah yang memilukan terhadap warga di level bawah anggota KPPS yang jadi korban, kelelahan hingga meninggal dunia.

“Hendaknya pemilu diletakkan pada prinsip dasar independen. Komisioner KPU yang sekarang dituding melalui media sosial sebagai pihak yang tidak netral, berpihak, harus dihilangkan. Bagaimanapun anggota KPU yang dipilih oleh DPR adalah komisi milik negara bukan milik pemerintah. KPU bekerja untuk negara dan rakyat. Citra independen ini harus dijunjung tinggi agar pemilu menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan dan membanggakan bagi rakyat,” pungkasnya.