Menelusuri Beratnya Beban Sosial Dan Fungsi Penghulu Di Nagari

Menelusuri Beratnya Beban Sosial dan Fungsi Penghulu di Nagari

Oleh: Andika Putra Wardana

Banyak tradisi budaya unik yang hidup di tengah masyarakat Sumatera Barat. Salah satunya adalah pedoman kepemimpinan yang mengatur ketat fungsi penghulu di nagari bagi pelindungan kaumnya. 

Tradisi pengangkatan pemimpin adat ini biasanya diselenggarakan apabila seorang laki-laki dewasa disepakati oleh seluruh anggota keluarga besar untuk menyandang gelar kebesaran suku, menjadikannya hakim sekaligus ujung tombak dalam sistem kekerabatan garis keturunan ibu. 

Jabatan adat ini sama sekali bukan sekadar ajang pamer kemeja kebesaran atau duduk bersantai meminum kopi di palanta kedai, melainkan sebuah kontrak seumur hidup yang mewajibkan sang tetua untuk menanggung nasib ratusan keponakan dan menjaga keutuhan petak tanah warisan dari incaran tangan jahil.

Balai Sidang Tabek dan Panggung Adu Argumen

Melihat langsung ke mana para pemimpin kaum ini biasanya memeras isi kepala untuk melerai sengketa, kita bisa melacak jejak arsitekturnya di Nagari Tabek, Kabupaten Tanah Datar. Di daerah lumbung padi ini masih berdiri sangat kokoh Balairung Sari, sebuah bangunan balai perundingan memanjang peninggalan abad ke-17 yang dirakit murni memakai pasak kayu tanpa setitik pun paku besi. 

Bangunan terbuka tanpa dinding penyekat inilah yang menjadi panggung utama bagi seorang penghulu untuk menjalankan fungsinya sebagai hakim pendamai di tengah warga. Di atas lantai papan balai inilah urat kesabaran seorang pemimpin benar-benar diuji sampai batas paling tipis. 

Mereka bertugas memutus perkara ketatnya tapal batas sawah atau melerai perkelahian antar tetangga tidak dengan cara menggebrak meja, melainkan lewat kelihaian merangkai kiasan lisan. Sang penghulu diwajibkan mahir melempar pepatah-petitih kuno, memastikan setiap keputusan yang keluar dari mulutnya terasa manis di telinga tapi tajam maknanya. 

Taktik perundingan tingkat tinggi ini sengaja dipertahankan agar warga yang sedang naik pitam bisa langsung tunduk patuh menyepakati jalan tengah tanpa merasa harga dirinya diinjak.

Mengunci Rapat Sertifikat Harta Warisan

Tugas paling membuat pusing kepala dari seorang tetua adat ini langsung meledak ketika menyangkut urusan pengawasan tanah keluarga. Aturan penguasaan lahan yang sudah berurat akar sejak zaman pendirian tatanan adat oleh tokoh legendaris Datuk Perpatih Nan Sebatang menetapkan bahwa tanah ulayat, petak sawah, dan bangunan rumah gadang pantang jatuh ke tangan pihak luar. 

Sang penghulu bertindak sebagai tameng fisik terdepan jika ada anggota keluarga yang berniat nekat menjual aset tersebut demi melunasi utang atau gaya hidup pribadi.
Pemimpin suku ini sama sekali tidak punya hak untuk menandatangani surat jual beli tanah kaum. 

Aturan adat mengunci mati wewenangnya, di mana lampu hijau untuk sekadar menggadaikan aset warisan ini baru berani dikeluarkan kalau kondisi keluarga berhadapan dengan tiga kondisi darurat. 

Syarat mutlak itu hanya berlaku untuk membiayai anak perempuan yang tak kunjung menikah karena terbentur ongkos pesta (gadih gadang indak balaki), ada anggota keluarga yang meninggal dan butuh ongkos pemakaman segera (mayik tabujua di tangah rumah), atau kondisi atap rumah gadang yang sudah hancur dan wajib segera diganti (rumah gadang katirisan).

Lipatan Saluak dan Tameng Kesalahan Keponakan

Beratnya tanggung jawab ini juga bisa kita baca langsung dari bentuk pakaian kebesaran yang mereka kenakan di tubuhnya saat upacara peresmian gelar. Penutup kepala yang dipakai sang penghulu bernama saluak, sebuah mahkota dari kain songket yang dilipat sedemikian rupa hingga membentuk kerutan yang amat banyak. 

Lipatan kain ini bukan dirancang sekadar untuk hiasan pelengkap jas, melainkan melambangkan tumpukan aturan hukum adat dan tebalnya masalah keponakan yang harus selalu ditampung oleh isi kepala sang pemimpin. Orang-orang tua meletakkan syarat mati bahwa seorang penghulu harus bertindak layaknya pohon beringin rindang di tengah hamparan lapangan panas. 

Kalau ada anak keponakannya yang berbuat salah di tengah pergaulan kampung, seperti melanggar batas tata krama berbaur, maka penghululah orang pertama yang akan dipanggil, disidang, dan didenda oleh barisan pemuka desa lainnya. 

Pemimpin ini dipaksa pasang badan menanggung malu atas tingkah laku keluarganya, memaksa mereka untuk selalu waspada mendidik anak bujang dan gadisnya siang malam agar tidak mencoreng nama baik suku. Memperhatikan betapa repotnya rentetan kewajiban ini menyadarkan kita bahwa warga pedalaman Sumatera amat jeli menyebar beban kekuasaan. 

Larangan mutlak menjual tanah warisan, adu argumen di balai perundingan yang menyita waktu, sampai keharusan menanggung denda kesalahan keponakan membuktikan bahwa posisi pemimpin suku amat pantang dianggap sebagai pekerjaan ringan. Tatanan kepemimpinan adat ini terus dibiarkan bernapas oleh orang kampung karena aturan ini memastikan warganya tidak pernah dibiarkan hancur sendirian menghadapi kerasnya zaman. 

Sabuk pengaman sosial ini dikunci sangat rapat, menegaskan bahwa gelar kehormatan adat hanya pantas hinggap di pundak laki-laki yang sudi memeras keringat dan isi kepala demi keselamatan piring makan keluarga besarnya.