Menelusuri Akar Sejarah Dan Menjawab Pertanyaan Tentang Apa Itu Adat Minangkabau

Menelusuri Akar Sejarah dan Menjawab Pertanyaan Tentang Apa Itu Adat Minangkabau

Oleh: Andika Putra Wardana

Banyak tradisi budaya unik yang hidup dan mengikat keseharian masyarakat Sumatera Barat. Salah satunya adalah tatanan aturan baku yang sering memunculkan pertanyaan tentang apa itu adat Minangkabau bagi orang di luar wilayah tersebut. 

Tatanan aturan ini merupakan pedoman hidup dan sistem hukum tak tertulis yang diselenggarakan sejak ratusan tahun silam untuk menata segala urusan warga nagari, mulai dari pembagian harta warisan, tata krama pergaulan, hingga sistem penunjukan pemimpin kaum. Aturan hidup bersuku ini dirakit secara ketat semata-mata untuk memastikan tidak ada satupun warga desa yang berani bertindak seenaknya tanpa memikirkan harga diri dan nama baik keluarga besarnya.

Jejak Dua Pemimpin Besar di Batu Persidangan

Untuk membedah dari mana pedoman hidup ini bermula, kita harus menengok jauh ke belakang menuju masa awal perumusan hukum oleh dua tokoh sejarah legendaris, yakni Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang. Jauh sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyung yang megah di wilayah pedalaman, dua pemimpin ini merumuskan sistem pemerintahan yang saling mengimbangi. 

Jejak perdebatan alot mereka sampai hari ini masih bisa dilacak lewat peninggalan situs sejarah berupa susunan batu taweh atau batu persidangan di kawasan Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, sebuah area subur yang diyakini secara luas sebagai perkampungan tertua di Sumatera Barat.

Di atas hamparan batu alam yang difungsikan sebagai kursi sidang terbuka inilah, kedua tokoh meracik dua aliran aturan yang berbeda wujud tapi sukses saling melengkapi. Datuk Ketumanggungan merancang sistem adat Koto Piliang yang punya tingkatan kelas dan aturan tegas meniru gaya pemerintahan kerajaan. 

Sebaliknya, Datuk Perpatih Nan Sebatang melahirkan sistem Bodi Caniago yang memegang prinsip musyawarah mufakat, di mana setiap orang berhak duduk setara di balai perundingan tanpa membedakan pangkat. Kedua sistem ini kemudian menyebar deras ke pesisir dan perbukitan, memaksa warga kampung untuk terus belajar menyeimbangkan kelembutan berdiskusi dan ketegasan hukum saat menghadapi masalah tetangga.

Garis Keturunan Ibu dan Siasat Mendidik Pemuda

Wujud paling nyata dari jawaban apa itu adat Minangkabau langsung terlihat terang benderang saat kita menelusuri cara orang desa membagikan aset tanahnya. Aturan masa lalu menetapkan sebuah sistem kekerabatan yang ditarik lurus mutlak dari garis keturunan perempuan atau matrilineal. 

Aturan kepemilikan ini memastikan bahwa bangunan beratap gonjong yang besar, hamparan petak sawah, dan ladang ulayat seutuhnya berada di bawah kekuasaan barisan kaum ibu. Para paman atau ninik mamak hanya diberikan tugas sebatas mengawasi dan pasang badan menjaga keutuhan tanah kaum dari ancaman pihak luar.

Pemuka adat sengaja merancang sabuk pengaman harta pusaka ini untuk mengangkat derajat kaum perempuan, memastikan mereka tidak akan pernah jatuh miskin meskipun kelak ditinggal mati oleh suaminya. Laki-laki di kampung justru dididik keras lewat sindiran pepatah lisan Karatau madang diulu, babuah babungo balun, marantau bujang dahulu, di rumah paguno balun. 

Tamparan kata-kata ini dipakai para tetua surau untuk memecut harga diri pemuda desa agar berani angkat kaki mencari uang ke daerah pesisir pelabuhan yang sibuk seperti Kota Padang, meninggalkan bilik kenyamanan rumah ibunya untuk beradu nasib membelah kerasnya jalanan kota.

Sumpah Satie Puncak Pato dan Pilar Agama

Aturan pergaulan warga ini mengalami perubahan besar ketika arus kuat ajaran Islam masuk tajam ke wilayah perbukitan Sumatera. Gesekan antara kebiasaan lama orang kampung dan ketatnya hukum syariat agama sempat memicu ketegangan yang amat panjang, puncaknya meledak pada era Perang Padri di awal abad ke-19. 

Lewat proses negosiasi berdarah dan memeras isi kepala, kelihaian orang nagari berunding akhirnya melahirkan sebuah kesepakatan abadi yang dikenal luas lewat peristiwa Sumpah Satie di Puncak Pato, kawasan Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar.

Para pemuka kaum dan alim ulama yang duduk bersila di atas bukit tersebut melahirkan sumpah keramat berbunyi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Rumusan ini secara tegas mewajibkan seluruh laku lampah dan kebiasaan warga harus merujuk lurus pada kitab suci Al-Qur'an. 

Sejak saat sumpah itu diikrarkan, balai sidang desa selalu diisi penuh oleh tiga pilar utama penentu keputusan yang akrab dipanggil Tigo Tungku Sajarangan, yang terdiri dari penghulu penjaga hukum warisan, alim ulama penegak syariat, dan orang pintar atau cadiak pandai yang paham siasat pergaulan zaman.

Melihat utuhnya rentetan batu persidangan tua di Pariangan, cara adil pembagian petak sawah, sampai kebesaran sumpah di atas bukit menyadarkan kita bahwa leluhur Sumatera Barat amat jeli merancang alat kendali bagi warganya. Menjawab pertanyaan mendasar mengenai laku lampah masyarakat nagari jelas tidak cukup hanya dengan melihat indahnya baju pengantin di panggung pelaminan. 

Aturan lisan yang terus dipegang erat ini menjadi bukti telanjang bahwa orang-orang tua masa lalu sangat pandai meracik tatanan hidup yang tahan banting. Sebuah pedoman keras namun jujur yang memastikan setiap anak nagari paham betul takaran hak dan kewajibannya, sekaligus menjaga ego liar mereka agar selalu sudi melebur di atas tikar perundingan demi menjaga keutuhan nama baik kaumnya.