Membumikan Nilai-Nilai Pancasila Dari Langit (1)

Membumikan Nilai-Nilai Pancasila Dari Langit (1)

Oleh Taufik Effendi

Dalam kekinian nusantara di tengah serbuan pertarungan ideologi transnasional yang tak terbendung, diperlukan pembumian nilai-nilai Pancasila  sedemikian sehingga falsafah ini tidak hanya tertera secara tekstual, tetapi harus terejawantahkan dalam perilaku masyarakat.

Kita ketahui, upaya pengejawantahan itu sudah dan senantiasa dilakukan. Baik secara terstruktur--dalam berbagai bentuk pengamalan--maupun secara langsung yang tergambar dari perikehidupan masyarakat di nusantara.

Pengejawantahan secara terstruktur berlaku dinamis. Walau tak luput dari formalitas, pengamalan nilai-nilai Pancasila mengikuti dinamika tiap periode kepemerintahan.

Akan halnya dengan pengejawantahan nilai-nilai luhur itu di tengah masyarakat, lebih dinamis lagi. Nilai-nilai luhur tersebut ditantang terus menerus oleh dinamika budaya. Bahkan lebih berat lagi tantangan dari serbuan nilai-nilai budaya asing yang membanjiri kanal-kanal digital untuk merasuki pikiran kita. Lalu memengaruhi perilaku dan tindak-tanduk.

Padahal sila-sila Pancasila itu adalah kristalisasi nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat se nusantara. Namun, pengejawantahan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya selalu berhadap-hadapan dengan perubahan budaya yang dinamis itu.

Memang, sebagaimana diucapkan oleh Soekarno dalam pidato beliau pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang Dokoritsu Zyunbi Tyoosakai, bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak lama di tengah masyarakat Indonesia. 

Bung Karno mengatakan bahwa yang diperlukan tidak hanya philosofhische grondslag--fundamen filsafat atau pikiran sedalam-dalamnya--bagi berdirinya sebuah negara yang merdeka. Lebih dari itu, yang diperlukan adalah weltanschauung, atau pandangan menyeluruh berorientasi kognitif mendasar dari individu atau masyarakat yang mencakup seluruh pengetahuan dan sudut pandang individu atau masyarakat, termasuk filsafat alami; anggapan fundamental, eksistensial, dan normatif; atau tema, nilai, emosi, dan etika.

Tidak berhenti di situ, Soekarno menegaskan perlu "persetujuan bersama" terhadap philosofhische grondslag dan weltanschauung yang akan dijadikan ideologi negara. Karena negara yang akan didirikan itu bukan untuk seseorang, sekelompok orang atau satu golongan saja. Tapi "semua buat semua"!
Dari pendapat-pendapat yang mengemuka saat sidang Dokoritsu Zyunbi Tyoosakai itu, serta pikirannya sendiri sebagai anak bangsa yang ingin memerdekakan tanah air, Soekarno sekaligus telah meletakkan paham bahwa ideologi yang ingin dijadikan pondasi bernegara adalah akumulasi dan kristalisasi nilai-nilai yang sudah ada dalam perikehidupan masyarakat nusantara.

Sebagai kontemplasinya Soekarno memunculkan lima prinsip sebagai ruh dari ideologi yang akan disepakati. Yakni kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan prinsip ketuhanan.

Prinsip kebangsaan (nationale staat) yang dimaksud adalah dalam konteks geopolitik yang menyatu secara bertanah air. Sehingga menumbuhkan karakter paguyuban (charatergemeinschaft) yang timbul dari hubungan batin yang murni, kodrati, alami dan kekal.

Prinsip berikutnya adalah internasionalisme dan nasionalisme, untuk memosisikan bangsa Indonesia yang mandiri dan menjadi bagian dari bangsa-bangsa lain di dunia atas dasar kesetaraan.

Lalu prinsip mufakat dan demokrasi, atau permusyawaratan dan perwakilan. "Saja yakin bahwa sjarat yang moetlak oentoek koeatnja negara Indonesia ialah permoesjawaratan, perwakilan," kata Bung Karno di depan sidang Dokoritsu Zyunbi Tyoosakai, 1Juni 1945 itu.

Sedangkan prinsip ketuhanan yang dimaksud Soekarno adalah "Boekan sadja bangsa Indonesia bertoehan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknja bertoehan Toehannja sendiri..."