Membongkar Praktik Mufakat Dan Makna Musyawarah Dalam Adat Minang

Membongkar Praktik Mufakat dan Makna Musyawarah dalam Adat Minang

Oleh: Andika Putra Wardana

Banyak tradisi budaya unik yang hidup di tengah masyarakat Sumatera Barat. Salah satunya adalah tradisi berdiskusi panjang yang memperlihatkan tingginya makna musyawarah dalam adat Minang. 

Tradisi berunding ini biasanya diselenggarakan apabila warga kampung menghadapi persoalan besar yang menuntut jalan keluar bersama, seperti menentukan awal masa tanam padi serentak, mendamaikan perselisihan tapal batas tanah warisan, atau mengangkat pemimpin suku yang baru. 

Praktik kumpul bersama ini sama sekali bukan sekadar ajang membuang waktu menghabiskan kacang rebus di malam hari, melainkan sebuah gelanggang diplomasi tingkat tinggi yang menuntut kesabaran, kecerdasan merangkai kata, dan kemauan keras menekan ego pribadi demi kepentingan orang banyak.

Balai Sidang Tabek dan Panggung Kiasan

Melihat langsung ke mana orang-orang tua ini biasa memeras isi kepala dan beradu argumen, kita bisa melacak wujud fisiknya di Nagari Tabek, Kabupaten Tanah Datar. Di daerah lumbung agraris ini masih berdiri sangat kokoh Balairung Sari, sebuah balai perundingan kayu memanjang peninggalan abad ke-17 yang struktur tiangnya dirakit murni memakai pasak tanpa bantuan setitik pun paku besi. 

Bangunan terbuka tanpa dinding penyekat inilah yang menjadi panggung utama bagi para pemuka adat saat berunding membedah persoalan pelik tingkat nagari.
Di atas hamparan lantai papan balai inilah kesabaran warga benar-benar diuji sampai batas paling tipis. 

Mereka yang duduk berunding pantang berteriak, menggebrak meja, atau menodongkan telunjuk secara kasar layaknya orang marah di jalanan. Perdebatan alot untuk memutus sengketa selalu dibungkus rapi lewat sahut-sahutan pepatah-petitih kuno. 

Taktik menyindir lewat kiasan bahasa yang manis di telinga tapi tajam maknanya ini sengaja terus dipertahankan. Warga kampung sadar betul bahwa keputusan hasil kesepakatan harus bisa diterima akal sehat tanpa ada pihak besan atau tetangga yang merasa dipermalukan harga dirinya di depan umum.

Proses Berjenjang dari Rumah Gadang

Praktik mencari jalan tengah ini rupanya tidak langsung meledak begitu saja di tingkat balai sidang desa, melainkan punya sistem penyaringan yang berlapis-lapis. Kalau kita merujuk pada kebiasaan warga di wilayah Kabupaten Agam dan sekitarnya, setiap urusan yang bikin pusing selalu bermula dari pembicaraan dapur di dalam rumah gadang. 

Sebuah masalah keluarga akan lebih dulu disidangkan secara tertutup di atas tikar pandan antara para perempuan penguasa rumah dan paman atau mamak mereka. Kalau jalan buntu masih menghadang di tingkat keluarga, barulah urusan ini dibawa naik ke tingkat suku untuk dibahas lebih luas oleh para penghulu. 

Filosofi lisan yang terus dipegang erat oleh warga dalam mencari keputusan merujuk lurus pada pepatah lama bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat. Pesan ini menegaskan bahwa air akan menyatu dan mengalir deras karena diarahkan oleh pipa bambu, persis seperti suara dan keinginan warga yang awalnya berserakan akan menyatu utuh setelah dipukul rata melewati proses perundingan yang panjang dan memeras keringat.

Tiga Poros Penyangga Perdebatan

Agar ruang perdebatan tidak berujung pada adu kekuatan fisik, arena perundingan orang kampung ini selalu dikawal ketat oleh tiga poros kekuatan warga yang akrab dipanggil Tungku Tigo Sajarangan. Saat sidang digelar, niniak mamak atau pemuka adat duduk di garis depan untuk menjaga tegaknya hukum warisan leluhur.

Di sebelahnya mengawal para alim ulama yang memegang pedoman hukum agama, sebuah bukti nyata dari kuatnya pengaruh syiar Islam yang masuk ke pesisir dan dataran tinggi pada kurun abad ke-16. Poros terakhir diisi penuh oleh cadiak pandai, yakni orang-orang pintar yang punya kelincahan logika untuk melihat masalah dari sisi aturan umum dan tata negara. 

Ketiga kubu ini saling mengunci dan memberi masukan, memastikan palu keputusan yang diketuk nanti benar-benar adil dan tidak pincang sebelah.

Merasakan langsung alotnya jam perundingan dan panjangnya tahapan diskusi ini menyadarkan kita bahwa warga pedalaman Sumatera amat pandai merancang rem pengaman bagi pergaulannya. 

Ketatnya aturan berbicara di balai sidang, larangan mutlak berbuat kasar, sampai keharusan melewati penyaringan dari tingkat rumah gadang membuktikan bahwa menyatukan banyak kepala menuntut kesabaran yang tebal. Ruang perdebatan ini terus dibiarkan bernapas oleh warganya karena mereka paham betul keputusan yang instan sering kali justru membawa petaka. 

Tradisi duduk melingkar ini memastikan warga desa tetap tangguh menahan benturan zaman, membuktikan bahwa perbedaan pendapat sekeras apa pun selalu punya jalan keluar kalau warganya sudi duduk setara, meminum kopi dari teko yang sama, dan merelakan egonya hancur di atas tikar perundingan.