Melalui Gerak Cepat Terkoordinasi, Pemko Padang Panjang Fokus Pulihkan Dampak Bencana

Melalui Gerak Cepat Terkoordinasi, Pemko Padang Panjang Fokus Pulihkan Dampak Bencana

Pd.Panjang (Minangsatu) - Pasca bencana longsor, Pemko Padang Panjang bergerak cepat lakukan penanganan setelah menuntaskan fase tanggap darurat, terhitung sejak 14 Desember 2025. Kini, Pemko resmi memasuki masa transisi menuju pemulihan dengan fokus pada rehabilitasi, dan rekonstruksi direncanakan berlangsung hingga enam bulan ke depan.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota, Hendri Arnis, 22 September 2025 lalu, serta diperkuat dengan apel kesiapsiagaan oleh Polres setempat. Lebih jauh Hendri menegaskan, langkah penanganan dilakukan secara menyeluruh sejak sebelum hingga pascabencana. Termasuk Kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, tandasnya.

Menindaklanjuti peringatan bahaya hidrometeorologi dan cuaca ekstrem, Pemko secara aktif menyampaikan imbauan kesiapsiagaan kepada masyarakat melalui berbagai media, serta melakukan sosialisasi langsung ke wilayah rawan longsor. BPBD Kesbangpol juga menyiapkan sarana dan prasarana kebencanaan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, lanjut Hendri .


Sejumlah kawasan terdampak terparah akibat longsor dan hujan deras, yang telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur, permukiman warga, serta terputusnya akses transportasi. seperti Jembatan Kembar Silaing Bawah, Koto Katik, dan Koto Panjang yang menjadi wilayah terdampak terparah, dan mengakibatkan kerusakan infrastruktur, permukiman warga, serta terputusnya akses transportasi, kini mulai diperbaiki bersama tim gabungan, terdiri dari BPBD, Damkar, Dinsos, TNI–Polri, PMI, Basarnas, BNPB, dan relawan yang bekerja sejak hari pertama untuk mengevakuasi warga, melakukan pencarian korban, serta menyalurkan bantuan logistik, makanan siap saji, dan layanan kesehatan, serta penyiapan dapur umum yang beroperasi setiap hari, papar Hendri.

Di sektor infrastruktur, pembersihan material longsor, normalisasi sungai, serta pengecekan struktur jembatan dan drainase dilakukan secara bertahap. Jalur vital Jembatan Kembar kini telah dapat dilalui kembali, meskipun penguatan konstruksi lanjutan masih dibutuhkan di sejumlah titik. Pendataan kerusakan dilakukan sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi, sebutnya .

Wako Hendri menegaskan, sementara bagi warga terdampak, disdiakan hunian aman, sebagian warga terdampak ditempatkan di Rusunawa, sebahagian lagi disiapkan hunian kontrakan lengkap dengan peralatan rumah tangga, logistik kebutuhan pokok, serta bantuan biaya hidup sebesar Rp1,5 juta per keluarga. Layanan trauma healing turut diberikan kepada warga terdampak," katanya.

Kemudian,Pemko juga terus menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Staf Khusus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait rencana relokasi serta penyediaan hunian permanen. Data kerusakan rumah telah dimantapkan, termasuk rumah yang akan mendapatkan dukungan pembangunan dari Willie Salim dan Ustaz Derry Sulaiman.

Wali Kota bersama Anggota DPR RI Andre Rosiade juga telah menyampaikan langsung kebutuhan percepatan penanganan titik-titik vital kepada Menteri PU, khususnya di kawasan Jembatan Kembar dan ruas jalan terdampak galodo.

Total kerugian infrastruktur tercatat mencapai Rp190.022.801.836 yang meliputi fasilitas umum, jalan, jembatan, irigasi, gerbang batas kota, serta rumah ibadah. Kerusakan permukiman warga tercatat sebanyak 42 unit rusak berat, 23 unit rusak sedang, dan 333 unit rusak ringan dengan total kerugian sekitar Rp8,5 miliar. Untuk rumah rusak ringan, Pemko telah menyalurkan bantuan berupa atap seng dan kayu kasau.

Selain itu, sektor pertanian terdampak pada lahan seluas 18,03 hektare di sepuluh kelurahan, terutama komoditas padi dan hortikultura. Di sektor pendidikan, sebanyak 14 unit sekolah mengalami kerusakan, terdiri dari delapan SD, empat SMP, dan dua KB.

Sebagai tindak lanjut pemulihan, proposal bantuan telah disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait. Memasuki hari ketiga masa transisi per 16 Desember 2025, sesuai amanat PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Tim Jitu Pasna Kota Padang Panjang mulai menyusun dokumen R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) untuk diinput ke dalam aplikasi e-Proposal Pemerintah Pusat.

Sedang proses pencarian korban hilang, masih terus dilakukan oleh Basarnas dengan dukungan penuh Pemerintah Kota Padang Panjang, termasuk penyediaan konsumsi dan logistik selama operasi pencarian berlangsung. (Asril Dt Pangulu Batuah).