Lakukan Sinkronisasi Perda, Anggota DPRD Kota Solok Kunjungi DPD-RI

JAKARTA (Minangsatu) – Sejumlah anggota DPRD Kota Solok yang terdiri dari  dua Wakil Ketu,H. Irman Jefri Adang SH. MH dan Afdal Yandi SP,  Ketua Properda DPRD Kota Solok  Angry Nursa bersama Anggota Baleg DPRD Zulkarnain (Wakil Ketua Properda) Herdiyulis SH MH,  Bayu Kharisma, Nasril Dt. Malintang Sutan, serta Rahmadhani Kirana Putra mengunjungi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) guna melakukan  Sinkronisasi dan Harmonisasi Perda kota Solok dengan Undang – Undang.

Kunjungan DPRD Kota Solok ini diterima Senator RI asal Sumatera Barat H. Nofi Candra, SE selaku Pimpinan PPU DPD-RI, Jumat (24/11).

Dalam pertemuan yang sangat komunikatif,  Wakil Ketua DPRD Kota Solok   Irman Yefri Adang menyambut positif  usulan PPUU DPD-RI tentang Pemebentukan Ruang Konsultasi Pusat-Daerah guna membahas Produk Legislasi. Usulan itu disampaikan DPD-RI pada  rembuk Nasional tgl 18 Oktober 2017 lalu, karena mencermati kondisi Legislasi Daerah yang sering tumpang tindih dengan Legislasi Nasional

Sementara, Afdal Yandi, Wakil Ketua DPRD Kota Solok, berharap DPD-RI agar melakukan advokasi ke daerah mengenai beberapa kebijakan pemerintah Pusat tentang pemindahan kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah Pusat seperti pengelolaan terminal yang mana terminal Kota Solok pada hari ini jadi tidak terkelola dengan baik bahkan menjadi tempat yang menyeramkan.

Ketua Properda  Angry Nursa mengusulkan supaya ada pendampingan dari Anggota PPUU DPD-RI atau Staft Ahli kepada DPRD agar dalam melahirkan Perda  hasilnya sesuai dengan Undang Undang yang berlaku. “ DPD-RI sedapatnya juga  memeberikan Informasi kepada DPRD tentang Prolegnas Priotas jangka Panjang dan Prolegnas jangka Pendek, termasuk RUU yang sedang dibahas. Ini supaya DPRD bisa memepersiapkan Perda Inisiatif terhadap RUU tersebut,” tambah Herdiyulis.

Terhadap usulan dan harapan itu, Nofi Candra Selaku Pimpinan PPUU menyampaikan urgensi Ruang Konsultasi Pusat-daerah bahas Produk Legislasi ini sangat penting pasca putusan MK nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK nomor 56/PUU-XIV/2016, yang pada prinsipnya menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Pusat untuk membatalkan Perda yang sudah diberlakukan dan hanya menyisakan kewenangan untuk melakukan evaluasi Rancangan Perda saja atau hanya supervisi penyusunan perda

Disebutkan, Perda dapat dimaknai sebagai bentuk keinginan masyarakat daerah yang dapat di kontruksikan sebagai kesatuan suara daerah untuk menjadi bahan perbaikan kebijakan pusat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang undangan diatasnya “ DPD-RI sebagai representasi daerah dan mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang di daerah. Dalam hal ini salah satu intrumen pelaksanaannya adalah Perda,” papar Nofi Candra.

Tokoh muda asal Sumbar itu sekaligus  menyampaikan apresiasi dan terimakasih Kepada DPRD kota Solok yang ikut mendukung Penguatan Kewenangan DPD-RI dalam bidang Konstitusi, khususnya yang berhubungan dengan daerah.

[ relis / melati san ]