Bogor (Minangsatu) - Komisioner Komisi Informasi (KI) tugasnya atas perintah UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menerima, memeriksa, memutus sengketa informasi publik.

"Atas dasar UU itu, maka Komisioner KI adalah Hakim Ajudikasi yakni melakukan tugas penyelesiaan sengketa di bidang tertentu, KI ya sengketa informasi publik," ujar Hakim Tinggi Balinbang MA RI, Pahala Simanjuntak saat memberikan materi soal Berita Acara di Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Putusan Ajudkasi Sengketa Informasi Publik, di Bogor, Rabu (9/6/2021). Bimtek yang diselenggarakan oleh KI Pusat berlangsung hingga 11 Juni 2021.

Setelah putusan majelis komisioner, kata Pahala, kalau para pihak mengajukan keberatan ke PTUN dan PN maka hakim yang menanganinya disebut Hakim Yudikasi. "Persidanganya bertingkat, kalau keberatan KI setelah PTUN atau PN maka kasasinya ke Mahkamah Agung, MA itu adalah puncak peradilan," ujar Pahala.

Peserta Bimtek, utusan Komisioner KI Sumbar, Adrian, mengatakan selaku hakim ajudikasi maka patokan tahapan sidang adalah berita acara. Pendapat Adrian itu dibenarkan oleh Pahala. "Berita acara itu jangan dianggap sepele, karena berita acara ini yang menetukan sebuah putusan bisa dibatalkan," jelasnya.

Berita Acara itu akte autentik dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan ketidakbenarannya. Sehinga berita acara harus memuat fakta dipersidangan. "Berita Acara menjadi pertimbangan majelis dan faktanya menjadi dasar persidangan," ujar Pahala.