Komisi Informasi Sumbar Pertanyakan Sistem Pelayanan Informasi Publik Di KPU Mentawai

Mentawai, (minangsatu)-Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar, Syamsu Rizal menyebutkan dua lembaga penyelenggara Pemilu di Kabupaten Mentawai, yakni Komisi Pemlihan Umum (KPU) dan Panwaslu belum menyelenggarakan pelayanan informasi keterbukaan  publik secara baik, " Semestinya pelaksanaan keterbukaan informasi di KPU dan Panwaslu dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku,  karena kedua lembaga ini kan penyelenggara pemilu 2019 " ujar Syamsu Rizal usai melakukan Monitoring dan Evaluasi (monev) di KPU Mentawai Senin, (16/4).

Syamsu Rizal  menyebutkan Monev yang dilakukan  KI Sumbar ke KPU dan Panwaslu Mentawai adalah untuk memperkuat keterbukaan informasi di lembaga penyelenggara Pemilu di Sumbar yakni KPUD dan Panwaslu.

Syamsu Rizal mengatakan aturan pelayanan keterbukaan informasi publik pada dua lembaga penyelenggara Pemilu 2019 yang mengacu pada  UU 14 tahun 2008, telah diatur melalui Peraturan KPU RI nomor 1 tahun 2015 dan Peraturan Bawaslu RI nomor 1 tahun 2017, sehingga tidak alasan bila KPU, Bawaslu atau Panwaslu mengenyampingkan keterbukaan informasi publik.

Dari Monev KI Sumbar, kata Syamsu Rizal, ternyata hasilnya baik KPU maupun  panwaslu Mentawai masih tahap perencanaan terkait pengelolaan informasi publik.

Sementara komisioner KI Sumbar mengatakan  penerapan keterbukaan informasi publik sangat penting dilakukan  bagi dua penyelenggara Pemilu 2019 yaitu KPU dan Panwaslu, " Sangat penting dan jangan soal keterbukaan informasi publik disepelekan soalnya keterbukaan menjamin kualitas penyelenggaran dan hasil Pemilu 2019," katanya. 

Ketua Panwaslu Mentawai, Joko Harianto mengakui bahwa pihaknya masih persiapan untuk menjalankan Peraturan Bawaslu RI nomor 1 tahun 2017, tentang pelayanan informasi publik. "Kami berharap ada penguatan baik dari Bawaslu Sumbar dan Komisi Informasi Sumbar,  sehingga tagline bersama rakyat awasi Pemilu bisa terbangun masive," ujar Joko. (rd)