Khairul Fahmi: Turunkan Tensi Politik, Jangan Memikirkan Kekuasaan Semata!

Padang (Minangsatu) – Pemungutan suara sudah usai. Sambil menunggu penghitungan suara secara berjenjang, sekarang saatnya semua elit sama-sama menurunkan tensi politik dengan cara menghentikan penyebaran-penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi mendelegitimasi pemilu.  

Demikian disampaikan pakar Hukum Tata Negara Unand, Khairul Fahmi, kepada Minangsatu, Kamis (2/5), yang sengaja diminta pendapatnya terkait situasi terkini pasca pemungutan suara pada Pemilu serentak yang digelar 17 April 2019 yang lalu.  

“Karena pemungutan suara sudah selesai, sekarang saatnya semua elit sama-sama menurunkan tensi politik. Hentikan penyebaran-penyebaran informasi yang tidak benar, yang mendelegitimasi pemilu,” tutur Khairul Fahmi.

Dia berharap maneuver-manuver yang terus memprovokasi masyarakat itu segera reda. “Beri  kesempatan kepada penyelenggaran menyelesaikan semua tahapan. Kalau merasa ada kecurangan silahkan kumpulkan bukti-bukti, dan siap-siap mempersoalkannya ke MK. Mekanisme hukum kita telah menyediakan ruang, gunakan itu. Pikirkanlah masa depan keutuhan bangsa. Jangan hanya memikirkan kekuasaan semata!” tegas dosen Unand yang baru saja menyelesaikan studi doktoral di Universitas Gadjah Mada (UGM) bulan lalu.

Terkait sistem pemilu itu sendiri, Khairul Fahmi sepakat untuk dilakukan evaluasi. “Ke depan, sistem pemilu dan manajemen pemilu perlu dievaluasi. Salah satu arah perbaikannya bisa saja dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal. Dengan pemisahan itu, teknis pelaksanaan bisa lebih mudah dibandingkan keserentakan saat ini,” ujarnya.

Sedangkan berkenaan dengan aspek jujur dan adil (jurdil), Khairul Fahmi melihat ada sejumlah faktor yang mempengaruhi. “ Aspek jurdil pemilu tergantung pada banyak faktor, yaitu aturan, penyelenggara, peserta maupun masyarakat. Dari segi aturan, masih terdapat celah-celah, dimana peserta dapat berlaku tidak jujur, khususnya aturan terkait money politik,” tuturnya.

Sedangkan dari aspek penyelenggara, menurut Khairul Fahmi, secara umum sudah menyelenggarakan pemilu secara baik, “Namun aspek profesionalitasnya yang masih belum maksimal, karena berbagai masalah teknis penyelenggaraan, seperti logistik dan proses pungut-hitung yang kedodoran,” tukasnya.

Selain itu, imbuh Khairul Fahmi, juga soal manajemen penyelenggaraan yang belum optimal dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan. “Selanjutnya faktor peserta, juga belum secara optimal untuk berkompetisi secara sehat dan jujur, karena praktik-praktik curang masih menjadi bagian dari cara pemenangan. Sedangkan di pihak masyarakat, mereka masih permisif dengan berbagai pelanggaran.”

Khairul Fahmi juga menilai, pemilu kali ini juga membelah masyarakat dalam posisi menjadi pendukung 01 dan 02. Hal ini juga disebabkan berbagai faktor. Pertama faktor sistem pemilu presiden yang menerapkan presidensial threshold yang didesain agar calon hanya dua. Hal ini menyebabkan sejak awal, pemilu sudah diarahkan menjadi pertarungan dua kubu dalam masa kampanye yang demikian panjang.

Dia juga mencatat isu-isu kampanye berpotensi mempertajam pembelahan antar pendukung capres. “Demikian juga penggunaan isu sensitif dalam kampanye seperti isu agama. Hal ini menjadi penyebab tajamnya pembelahan antar pendukung capres,” tandasnya.