Kedepankan Transparansi, Bupati Dharmasraya Membuka Usulan Perubahan Anggaran Semua OPD

Dharmasraya (Minangsatu) - Dihadapan rapat paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya, Jumat(2/8/19) Sutan Riska membuka semua usulan perubahan anggaran tiap OPD. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin upaya transparansi yang dilakukan Pemkab Dharmasraya. Peraih piala keterbukaan informasi publik tahun 2016 itu lebih jauh menjelaskan dengan adanya transparansi anggaran, diharapkan masyarakat dapat mengontrol pemerintahan dan pada akhirnya target kinerja yang akan dicapai menjadi lebih tajam, cepat dan akuntabel.

Rincian perubahan anggaran tiap OPD adalah sebagai berikut :

Dinas Pendidikan

Jumlah Belanja Langsung Dinas Pendidikan pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.54.950.379.350,- meningkat menjadi Rp. 83.399.547.323,- atau naik sebesar Rp. 28.449.167.973,- atau 52%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan     

Dinas Kesehatan

Jumlah Belanja Langsung Dinas Kesehatan pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.59.064.678.837,- meningkat menjadi Rp. 61.497.191.984,- atau naik sebesar Rp. 2.432.513.147,- atau 4%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan belanja pada BLUD Puskesmas sebagai akibat dari peningkatan pndapatan BLUD.

RSUD Sei. Dareh

Jumlah Belanja Langsung Dinas Kesehatan pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.54.067.520.000,- meningkat menjadi Rp. 62.784.662.264,- atau naik sebesar Rp. 8.717.142.264,- atau 16%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan belanja pada BLUD RSUD Sei. Dareh  sebagai akibat dari peningkatan pendapatan BLUD RSUD Sei. Dareh

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.143.648.750.950,- berkurang menjadi Rp. 141.456.717.531,- atau turun sebesar Rp. 2.192.033.418,- atau 2%. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada beberapa kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran untuk menutupi kondisi APBD yang masih mengalami defisit.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Jumlah Belanja Langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.5.367.761.000,- berkurang menjadi Rp. 5.112.850.440,- atau turun sebesar Rp. 254.910.560,- atau 5%. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada beberapa kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran untuk menutupi kondisi APBD yang masih mengalami defisit.

Dinas Satpol PP dan Pemadam  Kebakaran

Jumlah Belanja Langsung Dinas Satpol PP dan Pemadam  Kebakaran pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.6.407.767.000,- berkurang menjadi Rp. 6.161.392.725,- atau turun sebesar Rp. 246.374.275,- atau 4%. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada beberapa kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran untuk menutupi kondisi APBD yang masih mengalami defisit.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Jumlah Belanja Langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.71.68.531.000,- berkurang menjadi Rp. 6.161.392.725,- atau turun sebesar Rp. 246.374.275,- atau 4%. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada beberapa kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran untuk menutupi skondisi APBD yang masih mengalami defisit.

Dinas Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Belanja Langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.368.028.000,- berkurang menjadi Rp. 1.265.526.100,- atau turun sebesar Rp. 10.2501.900,- atau 7%. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada beberapa kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran untuk menutupi skondisi APBD yang masih mengalami defisit.

Dinas Pangan dan Perikanan

Jumlah Belanja Langsung Dinas Pangan dan Perikanan  pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.368.028.000,- berkurang menjadi Rp. 3.738.025.000,- atau turun sebesar Rp. 10.2501.900,- atau 7%. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada beberapa kebutuhan