Hendrajoni: Tak Ada Tempat Untuk Korupsi Di Pessel

Painan (Minangsatu) - Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, membuka rapat koordinasi (Rakor) monitoring dan evaluasi (monev) capaian rencana aksi program pencegahan dan pemberantasan korupsi terintegrasi Kabupaten Pesisir Selatan, bersama Satgas Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Wilayah IX, Kamis (27/8).

Rakor  yang dilaksanakan secara virtual, dipandu pimpinan Satgas koordinasi pencegahan dan pemberantasan korupsi wilayah IX,  Wahyudi, dihadiri oleh Ketua DPRD Ermizen, S.Pd, sejumlah kepala perangkat daerah penanggungjawab.

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, dalam kesempatan itu, menegaskan kembali komitmennya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerahnya.

"Saya tetap mengawal langsung pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah ini," tegasnya.

Dalam pelaksanaan anggaran jika  pihaknya melihat ada  kegiatan yang mencurigakan, dirinya akan langsung menurunkan inspektorat.

"Tidak ada ruang bagi pejabat daerah ini untuk korupsi," tambahnya.

Lebih lanjut ditegaskan, pejabat Pesisir Selatan, dalam merencanakan dan melaksanakan program kegiatan dan anggaran harus dilakukan secara transparan.

Menurut bupati pada tahun 2019 lalu, capaian pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pesisir Selatan, cukup baik hal ini terlihat dari nilai Monitoring Control for Prevention (MCP) dari KPK sebesar 79 %.Dan diharapkan tahun ini nilai MCP Pesisir Selatan dapat ditingkatkan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Ermizen, S.Pd, memegaskan, pihaknya siap bekerja sama dengan dengan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, dengan koodinasi yang baik antara stake holders pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dicegah sejak dini.

"Mari bersama sama kita lakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah ini," katanya.

Pada rakor tersebut, pimpinan Satgas koordinasi pencegahandan pemberantasan korupsi wilayah IX, Wahyudi menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pesisir Selatan.

Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan, Ahda Yanuar, mengemukakan, pihaknya bersama kepala perangkat daerah lainnya siap melaksanakan semua rekomendasi dan hasil rakor.

"Semua rekomendasi dan masukan yang telah disampaikan tadi, segera kita laksanakan," tutupnya.