Harus Intervensi Pemerintah: Harga Gambir Sumbar Sering Jeblok

Padang (Minangsatu) - Kementerian Investasi/BKPM melakukan pengkajian terhadap peta peluang investasi komoditi gambir Sumatera Barat. Peta tersebut disiapkan sebagai informasi bagi investor yang akan menanamkan modal terkait industri gambir.

"Kami melihat peluang investasi gambir di Sumbar sangat besar, namun akhirnya kita akan melihat dari hasil kajian. Saat ini kami masih berproses dalam menyusun kajian ini," kata Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM, Kementerian Investasi, Heldy Satrya Putra, di Padang, Selasa (26/10/2021).

Ia mengatakan itu usai menghadiri Focus Group Discussion (Diskusi) Proyek Prioritas Strategis di Industri Pengolahan Hasil Perkebunan Gambir Sumatera Barat. Menurutnya kalau kajian tersebut sudah selesai, akan bisa dilihat sebesar apa peluangnya dan informasi itu yang akan disampaikan kepada calon investor untuk berinvestasi di Sumbar khususnya di sektor gambir.

Dari hasil FGD didapatkan gambaran bahwa untuk meningkatkan nilai gambir ini, perlu dibangun industri pengolahan. Kementerian Investasi menurutnya juga akan menyiapkan studi bagaimana industri pengolahan gambir dapat di kembangkan di Sumbar. Kemudian dibuatkan juga kajian tentang pasar. Seperti apa pasar yang harus dikembangkan untuk komoditas gambir di Sumbar.

"Pada akhirnya kita berharap kualitas komoditas gambir dapat di tingkatkan, industri dapat dikembangkan untuk pengolahan gambir sehingga gambir tidak hanya menjadi bahan mentah tetapi sudah menjadi bahan yang diolah di Sumbar," ujarnya.nPeta potensi ini dapat pula digunakan untuk meyakinkan para investor berinvestasi di Sumbar untuk mengembangkan komoditas gambir.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, berharap dukungan dari Kementerian Investasi tersebut bisa mewujudkan perbaikan perekonomian bagi petani gambir Sumbar. "Indonesia adalah produsen 80 persen gambir dunia. Sumbar adalah daerah penyumbang komoditi gambir terbesar di Indonesia. Ini adalah potensi besar. Namun perekonomian petani gambir tetap belum terangkat," katanya.

Harga gambir Sumbar kerap jeblok sampai Rp19 ribu - Rp25 ribu per kilogram. Dengan harga itu petani sama sekali tidak mendapatkan untung karena harga keekonomian sekitar Rp40 ribu. Ia mengatakan harga gambir yang tidak stabil itu diantaranya karena monopoli pedagang dalam menetapkan harga, kualitas gambir yang kurang baik hingga SDM petani juga perlu dibenahi.

"Ada beberapa kasus petani gambir mencampur produknya sehingga kualitas turun. Namun, pedagang malah mau membeli produk tersebut sehingga menjadi kebiasaan. Ada pula kasus perusahaan yang mau menerima gambir berupa daun sehingga pendapatan petani bukannya naik tapi malah menurun," katanya.

Pemerintah menurutnya harus melakukan intervensi untuk menyelesaikan persoalan itu. Salah satu wacana yang dikembangkan adalah membentuk BUMD khusus gambir yang membeli produk pada petani dengan harga keekonomian kemudian menjual kembali pada pedagang. Namun kebijakan tersebut membutuhkan kajian lebih dalam karena itu dukungan dari Kementerian Investasi sangat besar artinya.

Ikut hadir dalam FGD itu Team Leader, Tenaga ahli, Koordinator dan PIC Proyek pengembangan Kawasan Industri dari PT.Succofindo, Asisten bidang perekonomian dan pembangunan serta kepala OPD terkait Prov Sumbar, Kepala Kantor perwakilan Bank Indonesia Prov Sumbar, kepala OPD terkait Pesisir Selatan, Limapuluh kota, Pimpinan PT. Padang Industri Park, Ketua AKGI, Kepala balai riset dan standarisasi industri  Padang, Prof.Dr. rer nat Ir. Anwar Kasim dari Fakultas Teknologi Pertanian Unand.