H. Arisal Aziz Dorong Pembentukan Tim Khusus Kawal Kasus Penembakan WNI Di Malaysia

H. Arisal Aziz Dorong Pembentukan Tim Khusus Kawal Kasus Penembakan WNI Di Malaysia

Jakarta (Minangsatu) - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PAN H. Arisal Aziz mendukung dan mendorong segera dibentuknya tim khusus mengawasi dan mengawal penanganan kasus penembakan 5 WNI oleh APMM atau Coast Guard Malaysia.

Disebut Arisal, tim khusus dibentuk untuk memastikan pengusutan kasus penembakan ini dilakukan secara cepat, transparan, dan tidak merugikan pemerintah Indonesia dan korban.

"Pembentukan tim khusus ini harus segera dilaksanakan agar penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan secara transparan serta jangan sampai merugikan pemerintah Indonesia termasuk WNI yang menjadi korban pada insiden penembakan tersebut," ujar Arisal kepada wartawan, Senin (27/01/2025).

Menurut Arisal, tim khusus tersebut juga merupakan perwujudan salah satu fungsi dari DPR, yakni pengawasan terhadap kasus penembakan yang mengakibatkan satu orang tewas dan empat lain luka-luka.

Dia menegaskan kasus ini bukan masalah sepele karena diduga adanya penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat Malaysia dan menggunakan senjata api sehingga mengakibatkan kematian.

"Kehadiran tim khusus tersebut setidaknya secara politik merupakan bentuk dukungan legislatif kepada pemerintah dalam menyelesaikan insiden ini," tegas anggota legislatif yang akrab dengan panggilan Josal ini.

Dia juga memastikan Komisi I DPR sangat mengecam peristiwa penembakan WNI tersebut. Pasalnya, masih banyak tindakan alternatif yang bisa dilakukan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran.

"Kami mendorong Kemenlu dan KBRI Malaysia untuk melakukan penyelidikan mendalam secara transparan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of force oleh APMM atau Coast Guard Malaysia terhadap WNI," ungkap dia.

Dia juga mendorong pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada yang ditutupi. Menurut dia, transparansi Malaysia bisa memastikan insiden penembakan ini tidak mengganggu hubungan baik Indonesia dan Malaysia yang sudah terjalin baik selama ini.

"Insiden ini menjadi sorotan publik, terutama terkait perlindungan WNI di luar negeri dan memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan," imbuh dia.

Ditambahkan Josal insiden penembakan WNI ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.

Sebelumnya, Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) meninggal dunia dan beberapa lainnya luka akibat penembakan yang diduga dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di Perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, Jumat (24/1).

Kementerian Luar Negeri dan KBRI Kuala Lumpur menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan bantuan kekonsuleran bagi para korban. Saat ini, data mengenai korban masih dalam proses pendalaman oleh pihak berwenang.

Sementara itu, KBRI akan mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia untuk mendorong penyelidikan mendalam, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh APMM.

KBRI Kuala Lumpur memastikan akan terus memonitor perkembangan kasus tersebut dan memberi bantuan kekonsuleran kepada para korban.

Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani meminta pemerintah Malaysia mengusut tuntas insiden tersebut.

"Kementerian P2MI mendesak Malaysia melakukan pengusutan terhadap peristiwa ini. Dan juga mengambil tindakan tegas terhadap petugas patroli APMM apabila terbukti melakukan tindakan kekuatan berlebihan atau excessive use of force," ujar Christina dalam keterangan tertulis, Minggu (26/1).

Christina mengatakan Kementerian P2MI terus melakukan koordinasi untuk memastikan korban yang terluka mendapat perawatan medis yang diperlukan dan memberikan dukungan kepada keluarga korban, termasuk bantuan hukum dan pemulangan jenazah.

"Saat ini kementerian sedang menelusuri asal daerah dari para korban untuk dilakukan pendampingan," katanya.

Seiring dengan itu, Kementerian P2MI akan mendorong adanya pertemuan dengan pemerintah Malaysia untuk membahas langkah-langkah pencegahan agar insiden serupa tidak terulang. "Termasuk cara-cara penanganan migran prosedural secara manusiawi," ucapnya. (*)