Gubernur Sumbar Tinjau Kesiapan RSUD Dr Rasidin Terkait COVID-19

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumbar Mahyeldi meninjau kesiapan RSUD dr. Rasidin Padang dalam mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di daerah ini.

"Rumah Sakit di Padang ini menjadi rujukan bagi beberapa kabupaten dan kota. Karena itu kita lihat kesiapannya seperti ketersediaan tempat tidur untuk pasien Covid-19," katanya saat melakukan kunjungan, Selasa (27/7/2021). Menurutnya pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat termasuk yang terpapar Covid-19.

Dalam beberapa rapat koordinasi, pihak Rumah Sakit di daerah diminta untuk melakukan konversi tempat tidur untuk kebutuhan pasien Covid-19. Hal itu sudah dilakukan beberapa RS sehingga tingkat keterisian tempat tidur atau BOR mulai menurun.

Pemprov Sumbar juga mengupayakan tambahan oksigen untuk keperluan RS yang melonjak karena banyaknya pasien. Salah satunya berkoordinasi dengan provinsi tetangga seperti Riau. "Kita sudah dapat bantuan dari Riau kemarin dan sudah habis terdistribusi. Kita akan upayakan tambahan dari pihak-pihak lain agar stok mencukupi untuk kebutuhan RS," katanya.

Saat ini Mahyeldi mengatakan pihaknya juga telah meminta dukungan 800 ribu vaksin ke pusat untuk meningkatkan cakupan vaksinasi demi mencapai herd immunity. "Yang disetujui baru 30.900 di tambah 700 dosis. Ini dalam waktu singkat akan habis lagi. Mudah-mudahan secepatnya ada kiriman lagi," katanya.

Sementara itu Direktur RSUD dr. Rasidin Padang, dr. Hj. Herkin Sridiani, M. Kes, mengatakan untuk pasien Covid-19 pihaknya menyediakan kamar sebanyak 94 kamar. Pasokan oksigen hingga saat ini masih aman karena ada kontrak setahun untuk 50 tabung setiap hari.

Ia mengatakan pasien di RS itu tidak hanya dari Padang tetapi juga dari Dharmasraya dan Pesisir Selatan karena itu tingkat keterisian tempat tidur BOR cukup tinggi.

Kendala yang dihadapi saat ini adalah kurangnya tenaga kesehatan karena ada 10 orang yang positif terpapar Covid-19.

Untuk persoalan itu Gubernur menyarankan agar Dinas Kesehatan bisa memanfaatkan nakes yang ada kelebihan di kabupaten kota lain.