Gubernur Mahyeldi Kukuhkan Desy Adin, Kepala BPKP Sumbar

Padang (Minangsatu) - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengukuhkan Dra. Dessy Adin, CA, MM, MSi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan  (BPKP)  Provinsi Sumbar menggantikan pejabat lama, Ihsan Fuadi, di Auditorium Gubernuran, Senin, (23/8/2021).

"Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian Kepala BPKP sebelumnya Ihsan Fuadi dan mengucapkan selamat datang kepada pejabat yang baru," katanya saat memberikan sambutan. Gubernur menilai pergeseran dalam sebuah lembaga adalan hal yang lumrah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan keterampilan di bidang kepemimpinan manajemen maupun pengembangan karir.

Ia mengajak jajaran Pemprov Sumbar dan kabupaten/kota di provinsi tetap bisa bersinergi dengan BPKP untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Gubernur mengatakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumbar sebagai aparat pengawasan internal pemerintah dapat membantu dalam memperbaiki pengelolaan keuangan dan peningkatan akuntabilitas BUMD dan BUMNag, peningkatan peran dan kinerja BUMD, penyelesaian permasalahan aset daerah, pengembangan kapabilitas APIM bagi inspektorat daerah dan berbagai isu strategis lainnya.

Saat pandemi COVID-19, pemerintah daerah dituntut agar bertindak cepat untuk mengatasi persoalan dan kekurangan dalam penanganan. Untuk itu perlu didukung dengan akuntabilitas yang baik sehingga dibutuhkan pula dukungan BPKP.

Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Agustina Arumsari, berharap pemerintah daerah bisa terus menjalin komunikasi yang intens dengan Kepala BPKP Sumbar yang baru.

Ia mengatakan BPKP sesuai PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern dan Perpres Nomor 192 tahun 2014 tentang BPKP bertujuan untuk menfasilitasi pemerintah daerah dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan tata peraturan yang berlaku serta efisien efektif dan transparan.

BPKP juga memiliki banyak peran dalam mewujudkan good governance dan clean government seperti dengan meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah yang bertujuan untuk membangun sistem peringatan dini, meningkatkan keekonomisan, efisiensi dan efektivitas dan memberikan solusi atas permasalahan di setiap lingkungan pemerintahan. BPKP juga memberikan "insurance" dan "consulting" di berbagai bidang salah satunya dalam optimalisasi pendapatan daerah. "Kami berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP bisa terjalin semakin erat," ujarnya.

Ikut hadir dalam acara itu Forkopimda Sumbar, organisasi vertikal, Rektor UNP dan UIN Imam Bonjol dan Kepala Biro Adpim Sumbar.