HOME BIROKRASI PROVINSI SUMATERA BARAT
- Rabu, 28 Juli 2021
GUBERNUR KUKUHKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH SERTA LOUNCHING PEMBIAYAAN MELAWAN RENTENIR
Payakumbuh, (Minangsatu) - Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Barat melakukan pertemuan dan sosialisasi pada Maret 2021 yang lalu bersama seluruh kabupaten/kota di Sumbar untuk menyusun serta percepatan pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kabupaten/kota.
Senin (26/7) OJK melangsungkan rapat bersama Pemprov Sumbar dalam rangka pengukuhan tim TPAKD kabupaten/kota se-Sumbar. Rapat tersebut digelar secara virtual, via Zoom.
Bersamaan dengan pengukuhan tim TPAKD itu, juga sekaligus dilangsungkan launching kredit/pembiayaan melawan rentenir yang digagas oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Sumatra Barat.
Kegiatan yang dihelat di aula kantor Gubernur Sumbar tersebut diikuti oleh seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar dari kantor masing-masing.
Dalam kesempatan itu, rapat pengukuhan dan launching turut dihadiri oleh Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah, kepala BPD Sumatra Barat Muhamad Irsad, kepala BI Perwakilan Sumatra Barat Wahyu Purnama, kepala kantor OJK Regional 5 Sumatra bagian utara Yusup Ansori, dan pejabat dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Pemerintah Kota Payakumbuh hadir diwakili oleh Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan Elzadaswarman, didampingi Asisten III bidang administrasi umum Amriul Dt. Karayiang, bersama kepala dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Yunida Fatwa, sekretaris dinas Koperasi dan UKM Ibrahim, dan kepala bagian perekonomian Setdako Payakumbuh Arif Siswandi.
Saat rapat dimulai, kepala Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar Muhamad Irsad mengatakan bahwa, kehadiran TPAKD mempunyai tujuan antara lain untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai inovasi dan terobosan baru guna mendukung perekonomian daerah. Sekaligus mendorong pengoptimalan potensi sumber dana untuk mengembangkan UMKM dan pembiayaan pembangunan sektor prioritas.
"Selain itu juga, untuk mendorong adanya aliansi strategis dan peran serta Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan, menggali potensi ekonomi daerah, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah, dan membiayai pembangunan sektor prioritas, serta mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia”, ungkap Irsad.
Irsad mengatakan, dalam launching kredit/pembiayaan melawan rentenir, turut diluncurkan program pinjaman marandang (melawan rentenir daerah Minang) yang akan berguna bagi seluruh warga untuk lebih meningkatkan ekonomi mereka.
Kepala kantor OJK Sumbar Yusri, dalam kesempatan itu mengatakan jika TPAKD nantinya akan memiliki tugas untuk melakukan koordinasi di antara SOPD serta stakeholders terkait guna menjamin perluasan akses keuangan di daerah.
"Kegiatan ini juga bertujuan menyusun program khusus ekonomi mikro untuk para pedagang kaki 5 atau rombong. Mulai dari memberikan legalitas untuk pendataan, pelatihan–pelatihan agar bisa lebih memahami perbankan, serta membantu/menjamin mendapatkan KUR (Kredit Usaha Rakyat)" ungkapnya.
Yusri berharap dengan telah dikukuhkannya TPAKD di setiap kabupaten/kota di Sumatra Barat maka akan dapat menjadi percepatan dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing terutama di provinsi Sumatra Barat.
Menurutnya, dengan pengukuhan TPAKD ini akan mampu dan bisa menjadi akselerasi dalam peningkatan ekonomi di daerah masing-masing, serta dengan juga di launchingnya kredit/pelayanan melawan rentenir ini maka sektor perbankan tentu sudah sangat siap kedepannya dalam indikasi likuiditas keuangan.
"Dan dengan ini juga perbankan sudah sangat siap dalam memberikan pembiayaan dalam peningkatan ekonomi bagi warga Sumbar”, tutur Yusri.
Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi dalam sambutannya memaparkan, percepatan akses keuangan daerah di Provinsi Sumatra Barat merupakan salah satu bagian dari program inklusi keuangan nasional yang digagas oleh OJK. Sesuai yang diamanatkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui radiogram nomor T-900/634 tanggal 19 Februari 2016.
Program percepatan akses keuangan daerah, yang merupakan forum koordinasi antar instansi dan stakeholders dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, diharapkan mampu mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Terutama untuk memasarkan serta menyediakan produk layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan UMKM.
"Terlebih, ketersediaan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan menjadi penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat" katanya.
Walikota Payakumbuh yang diwakili Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan Elzadaswarman, berharap tim yang telah dikukuhkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam pengelolaan keuangan dan ekonomi daerah.
‘’Sejumlah program yang telah direncanakan harus secepatnya direalisasikan, sehingga tujuan terbentuknya tim yang telah dikukuhkan pun tidak terkesan seremonial belaka,” pinta Asisten II yang akrab disapa om Zed tersebut.
Assiten II berharap dengan pengukuhan TPAKD ini, kedepan dapat mendorong peningkatan kualitas transaksi keuangan yang lebih cepat dan mencegah kebocoran anggaran atau belanja. Sehingga transparansi dan integrasi ekonomi dan keuangan digital dapat terwujud lebih cepat.
Diakhir acara berlangsung, Bank Nagari setelah lakukan launching kredit/pembiayaan melawan rentenir, memberikan pinjaman Marandang bagi pelaku UMKM di provinsi Sumatra Barat senilai Rp. 10.000.000,- untuk peningkatan usaha dan keuangan pelaku usaha. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah.*
Editor : Benk123
Tag :#pemprovsumbar, #mahyeldi
Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News
Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com
-
WUJUDKAN MIMPI BESAR SUMBAR 2045, GUBERNUR MAHYELDI JABARKAN DELAPAN LANGKAH UTAMA SAAT MUSRENBANG TERINTEGRASI
-
DUNIA DI TENGAH ANCAMAN KRISIS, KABAIS TNI NILAI SUMBAR AMAN
-
ARUS BALIK: POSKO MUDIK DAN SPKLU PLN DUKUNG KENYAMANAN PARA PEMUDIK DI SUMATERA BARAT
-
GUBERNUR MAHYELDI AJAK SEMUA PIHAK CIPTAKAN SUASANA LEBARAN YANG BERKESAN DI SUMBAR
-
RANPERDA PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH SUMATERA BARAT DIMINTA DIMATANGKAN SEBELUM DISAHKAN
-
MEMANUSIAKAN MANUSIA: KUNCI KEBANGKITAN KABUPATEN LIMAPULUH KOTA
-
LEBARAN, LIBURAN DAN KEMACETAN
-
STRATEGI PENGATURAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN SUMATERA BARAT (BAGIAN TERAKHIR DARI TIGA TULISAN)
-
PADANG KOTA KULINER DUNIA
-
PRESKRIPSI PEMAJUAN KEBUDAYAAN DALAM KONTEKS SUMATERA BARAT (BAGIAN KEDUA DARI TIGA TULISAN)