FPGS Pasaman: MBG Jangan Hanya Kenyangkan Anak, Tapi Juga Harus Hidupkan Ekonomi Petani Dan UMKM Pasaman

FPGS Pasaman: MBG Jangan Hanya Kenyangkan Anak, Tapi Juga Harus Hidupkan Ekonomi Petani dan UMKM Pasaman

LUBUK SIKAPING (Minangsatu) - Forum Pemerhati Gizi Sehat (FPGS) Kabupaten Pasaman menegaskan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun FPGS juga mengingatkan, MBG tidak boleh hanya dipahami sebagai program bagi-bagi makanan. Dalam desain pemerintah, MBG punya dua tujuan yang saling terkait: meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama ekonomi lokal di daerah.

Ketua FPGS Kabupaten Pasaman, Feri Antoni, menyampaikan, jika MBG berjalan benar di Pasaman, yang untung bukan hanya anak sekolah yang menerima makanan. Petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM Pasaman juga harus ikut merasakan manfaat ekonomi dari program tersebut.

"MBG dirancang menjadi pembeli tetap bagi petani, peternak, dan UMKM. Dapur MBG butuh bahan pangan setiap hari. Kalau sistemnya benar, hasil panen petani tidak lagi bergantung pada pasar yang tidak pasti," ujar Feri, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Feri, dana MBG seharusnya berputar di kecamatan dan nagari tempat dapur beroperasi. Dana itu dibelanjakan untuk bahan baku lokal, upah pekerja dapur, transportasi, hingga jasa pendukung lainnya. Sayangnya, hal tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh pelaku usaha UMKM di daerah.

FPGS Soroti Dugaan Monopoli Supplier di Dapur MBG

FPGS menyoroti persoalan monopoli supplier di dapur MBG yang menjadi sorotan utama Badan Gizi Nasional (BGN) tahun ini. Persoalannya bukan soal satu supplier yang menang karena kualitasnya bagus, tetapi soal satu pihak yang mengunci seluruh rantai pasok dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) sehingga supplier lain tidak bisa masuk.

Berdasarkan Perpres No. 115 Tahun 2025, Pasal 38 ayat 1, penyelenggaraan MBG harus memprioritaskan produk dalam negeri dan melibatkan UMKM, usaha kecil, perseorangan, koperasi, hingga BUMDes.

Turunan dari aturan itu, BGN menegaskan setiap SPPG wajib memiliki minimal 15 supplier bahan pangan. SPPG tidak boleh hanya mengandalkan 1, 2, atau 3 supplier saja, apalagi jika supplier tersebut hanya perpanjangan tangan dari mitra / SPPG itu sendiri. Di juknis BGN, mitra diwajibkan memiliki minimal 10-15 supplier untuk mencegah monopoli.

Dari temuan Indonesian Corruption Watch (ICW) dan keluhan di lapangan, pola monopoli yang ditemukan di antaranya pengadaan yang cenderung tertutup dan dikendalikan pihak tertentu, pemilik dapur yang juga menguasai seluruh rantai bisnis dari sewa dapur sampai pasokan bahan, pembentukan koperasi yang diduga hanya menjadi kedok untuk menguasai rantai pasok, hingga supplier lokal yang tidak diakomodasi.

Wakil Kepala BGN sebelumnya telah memperingatkan yayasan dan mitra untuk tidak membentuk koperasi hanya untuk memonopoli dan menguasai rantai pasok ke SPPG.

BGN juga menegaskan, jika ada pihak yang memonopoli supplier, dapur tersebut bisa disuspend. SPPG harus memiliki minimal 15 supplier bahan pangan. Jika terbukti monopoli atau mark-up harga bahan baku, BGN pusat akan menindak Kepala SPPG dan melakukan suspend terhadap dapur tersebut.

FPGS Minta SPPG di Pasaman Buka Daftar Supplier Secara Transparan

Khusus untuk SPPG yang beroperasi di Kabupaten Pasaman, FPGS meminta kepada seluruh Mitra dan Kepala SPPG untuk membuka pintu bagi petani, peternak, dan UMKM Pasaman.

Feri Antoni menegaskan, FPGS tidak akan diam jika di lapangan program MBG justru dimonopoli oleh segelintir pihak.

"Kami mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis. Program ini sangat baik untuk anak-anak kita. Tapi kami tidak akan diam jika di lapangan program ini justru dimonopoli oleh segelintir pihak. Kalau satu SPPG di Pasaman hanya diisi oleh 1 sampai 3 supplier yang itu-itu saja, dan petani serta UMKM Pasaman tidak diberi ruang, itu sudah menyimpang dari semangat Perpres 115 Tahun 2025," tegas Feri.

Feri meminta Mitra dan Kepala SPPG di seluruh Kabupaten Pasaman untuk membuka daftar supplier secara transparan. FPGS meminta SPPG menunjukkan berapa supplier lokal yang sudah dilibatkan dan berapa persen bahan bakunya yang berasal dari Pasaman.

"Kalau bahan bakunya bisa dibeli di Pasaman, kenapa harus didatangkan dari luar Pasaman? Kalau berasnya ada di Pasaman, telurnya ada di Pasaman, sayurnya ada di Pasaman, kenapa suppliernya justru dari luar?" ujar Feri.

FPGS Buka Pengaduan untuk Petani dan UMKM Pasaman

FPGS Kabupaten Pasaman membuka ruang pengaduan dan pendampingan bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM yang ingin menjadi supplier MBG di Pasaman.

"Kepada petani, peternak, dan pelaku UMKM Pasaman, jangan takut melapor. Kalau merasa sudah memenuhi syarat tapi tidak pernah diakomodasi oleh SPPG, sampaikan ke FPGS. Kami siap mengawal dan meneruskan laporan itu ke BGN," kata Feri.

Feri menambahkan, FPGS akan terus mengawasi pelaksanaan MBG di Pasaman agar berjalan sehat, transparan, dan berpihak kepada masyarakat Pasaman sendiri.

"MBG jangan hanya mengenyangkan perut anak, tapi juga harus menghidupkan ekonomi nagari. Kalau uang MBG habis di luar Pasaman, apa yang tinggal untuk Pasaman?" pungkas Feri. (M. Afrizal)