Forum Wartawan Kebangsaan Desak Deputi Dan Kabiro Pers Istana Dicopot

Forum Wartawan Kebangsaan Desak Deputi dan Kabiro Pers Istana Dicopot

Jakarta (Minangsatu) - Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendesak Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi untuk segera mencopot Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden beserta kepala biro terkait. Desakan itu muncul menyusul insiden pencabutan kartu identitas peliputan Istana milik wartawan CNN Indonesia berinisial DV, yang belakangan dibatalkan setelah menuai kritik publik.

Menurut Ketua FWK, Raja Parlindungan Pane, meski deputi bersangkutan telah meminta maaf dan mengembalikan akses liputan DV, langkah tersebut tidak cukup untuk memastikan penghentian praktik yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers.

“Permintaan maaf tidak bisa menghapus fakta adanya tindakan sewenang-wenang terhadap kerja jurnalistik. Kasus ini harus diakhiri dengan tanggung jawab struktural, termasuk pencopotan pejabat terkait,” tegas FWK dalam pernyataan resminya, Senin (29/9/2025).

FWK menilai pencabutan identitas liputan hanya karena wartawan mengajukan pertanyaan terkait program pemerintah merupakan bentuk intimidasi yang tidak dapat ditoleransi. Tindakan itu dinilai mencederai prinsip transparansi serta kebebasan pers yang dijamin dalam konstitusi.

Lebih lanjut, FWK mengingatkan agar Sekretariat Presiden memperbaiki mekanisme pengelolaan akses media di Istana, sehingga tidak ada lagi intervensi yang membatasi kerja jurnalistik.

“Pemberangusan pers tidak boleh dibiarkan dalam demokrasi. Copot pejabat yang terlibat agar ada efek jera, dan ke depan jurnalis dapat bekerja tanpa tekanan,” ujar pernyataan FWK.

Sementara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi pencabutan kartu liputan reporter CNN Indonesia yang bertugas di lingkungan Istana Kepresidenan. Dia mengatakan akan mencari jalan keluar terbaik. "Ya kita cari jalan keluar terbaiklah," kata Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (28/9/2025).

Dia mengatakan telah menyampaikan kepada Biro Pers Media Istana (BPMI) agar persoalan tersebut dikomunikasikan. Dia ingin komunikasi bersama dibangun. "Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada biro pers untuk coba dikomunikasikan agar ada jalan keluar terbaik. Kita bangun komunikasi bersamalah," ungkapnya.

FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah Dan Desak Revisi UU Pers

minangsatu > Sosial Budaya

Silek Minang Masih Dilestarikan Di Negeri Sembilan Malaysia

minangsatu > Sosial Budaya