Enam Fraksi DPRD Ingatkan Pemkab Dharmasraya Agar Tingkatkan PAD

DHARMASRAYA (Minangsatu.com)- Wakil Bupati Dharmasraya, H.Amrizal Dt Rajo Medan, mendengarkan pandangan umum enam fraksi DPRD setempat terhadap Nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan sebelumnya.

Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Dharmasraya H Masrul Maas, didampingi pimpinan lainnya Ampera Dt Labuhan Basa, wakil rakyat lainnya, serta Kepala Kantor, Dinas, instansi Pemkab setempat dalam ruangan rapat utama Rabu (11/7).

Dari enam fraksi yang menyampaikan pandangan umum, fraksi Golkar melalui juru bicara (Jubir) H Eri Syaputra. SE. MM, menyarankan kepada pihak pemerintah agar lebih giat untuk bekerja, terutama pencapaian pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya pencapaian target merupakan bentuk kinerja maksimal. Oleh karena itu perlu peningkatan kinerja dan pejabat proaktif dalam meningkatkan PAD.

Ditinjau dari persentase belanja, tampaknya pejabat pemerintah sangat profesional, sehingga pencapaian PAD berada di angka 77 persen, sedangkan belanja mencapai angka 93 persen. Tentunya kalau dipandang dengan kasat mata, besar pasak dari pada tiang. Untuk itu, kedepan perlu kiranya pejabat memiliki wewenang penuh dalam peningkatan PAD, agar lebih fokus  untuk bekerja, dan target pencapaian terpenuhi.

Sementara itu, fraksi Demokrat Amanat Pembangunan, Salman. S.Sos, memberikan saran kepada kepala daerah agar betul-betul menempatkan pejabat profesional di bidangnya. Jangan hanya pejabat yang profesional dalam menghabiskan uang daerah, alias uang jalan, sedangkan bekerja tidak sesuai dengan harapan daerah. 

Ia juga menghimbau kepada seluruh pejabat pemerintah yang telah difasilitasi dengan kendaraan dinas, jangan pernah dipergunakan pergi ke Ladang pribadi. Karena kendaraan dinas  itu, merupakan untuk kelancaran tugas kedinasan, tegasnya.

Selain itu, bantuan bibit sawit seharusnya  diberikan kepada masyarakat miskin. Bukan untuk pejabat, atau orang kaya. Sangat tidak tepat rasanya bibit  sawit ini diberikan kepada orang yang memiliki lahan puluhan hektar. Sementara masyarakat kurang mampu, untuk menanam kebun satu hektar saja kesulitan mendapatkan bibit, dan memiliki prosedur berbelit-belit, tegasnya.

Setelah mendengarkan pandangan umum disampaikan oleh Jubir keenam fraksi, Wabup memberikan apresiasi terhadap  pandangan  umum  tersebut. Sebagai mantan anggota DPRD, ia tentunya sangat paham atas realita disampaikan fraksi.

Kritik dan saran anggota DPRD dalam pandangan umum itu,  merupakan semangat yang sama dengan Pemerintah Daerah untuk kemajuan pembangunan daerah Dharmasraya.

Adapun kritikan dan saran, serta upaya pencapaian kinerja dituangkan dalam pandangan umum tersebut, tentunya akan di jawab pada pertemuan sidang paripurna selanjutnya, ungkap Wabup.

[Syaiful Hanif]