HOME BIROKRASI KOTA SAWAHLUNTO

  • Selasa, 17 November 2026

DPRD Sawahlunto Tekankan Mitigasi Bencana, Fatrionaldi: Keselamatan Warga Tidak Bisa Ditunda

Sawahlunto (Minangsatu) – Pelaksanaan program pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Sawahlunto. DPRD mengingatkan agar sisa waktu tahun anggaran 2026 dimanfaatkan secara maksimal sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak berujung pada keterlambatan pelaksanaan.

Ketua Fraksi PAN-PKB DPRD Sawahlunto, Fatrionaldi, menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran bukan semata-mata persoalan mengejar serapan APBD, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat yang membutuhkan hasil nyata dari program pemerintah.

Hal itu disampaikannya dalam pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sawahlunto, Senin (16/11/2026), dalam rangka pembahasan APBD 2027.

Menurut Fatrionaldi, sejumlah kegiatan APBD yang belum berjalan harus segera ditindaklanjuti. Termasuk paket pekerjaan yang masih dalam proses tender maupun kegiatan yang membutuhkan koordinasi dengan pihak kontraktor.

Ia meminta Dinas PUPR dan OPD terkait tidak membiarkan pekerjaan yang sudah dianggarkan berlarut-larut tanpa kepastian pelaksanaan.

"Kegiatan yang belum jalan, segera disegerakan. Panggil kontraktornya. Ini demi kepentingan masyarakat," tegasnya.
Namun, Fatrionaldi memberikan perhatian khusus terhadap program mitigasi bencana. Baginya, kegiatan yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat tidak boleh diperlakukan sama dengan pekerjaan pembangunan lainnya yang mungkin masih memiliki ruang penyesuaian waktu.
"Kalau mitigasi bencana tidak dilaksanakan, kita yang rugi. Anggarannya terkena pangkas, masyarakat juga tidak terlindungi," ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian. Di antaranya kerusakan jalan yang disebabkan kebocoran pipa PDAM. Pemerintah menyampaikan bahwa perbaikan pada titik jalan yang mengalami penurunan sedang ditangani Dinas PUPR melalui pengecoran ulang.

Sementara itu, kerusakan pada Jalan Simpang Muara Baling yang merupakan kewenangan provinsi telah dikoordinasikan untuk mendapatkan penanganan sementara dan perbaikan lanjutan pada awal tahun mendatang.

Fatrionaldi juga menyoroti pentingnya pengelolaan aset daerah yang belum termanfaatkan. Aset yang tidak produktif diminta segera ditentukan status dan langkah penyelesaiannya, termasuk melalui mekanisme pelelangan sesuai ketentuan, agar tidak terus mengalami penyusutan nilai.

Pada sektor pelayanan kesehatan, pembahasan APBD 2027 turut mengarah pada penguatan RSUD Sawahlunto. Usulan tersebut meliputi penambahan delapan dokter spesialis rujukan dan dua dokter subspesialis melalui program PPDS anestesi dan non-anestesi.

Dukungan anggaran untuk obat-obatan, bahan habis pakai (BHP), renovasi ruang rawat paru serta peningkatan kompetensi dokter dan perawat ICU juga menjadi bagian dari kebutuhan yang dibahas.
Di sisi lain, sektor infrastruktur tetap diarahkan pada pemeliharaan jalan strategis, drainase, lampu penerangan jalan umum serta penataan kawasan kota.

Menurut Fatrionaldi, penyusunan APBD 2027 harus mempertimbangkan kebutuhan prioritas masyarakat di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah.
"APBD 2027 harus tepat sasaran, transparan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat," tutupnya


Wartawan : Hendra Idris
Editor : melatisan

Tag :DPRD Sawahlunto, Tekankan Mitigasi Bencana, Warga Tidak, Ditunda

Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com