Disdikbud Sijunjung Gelar Sosialisasi Pengelolaan Dan Pertanggungjawab Keuangan Sekolah

Sijunjung (Minangsatu) - Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dan penyelewengan pengelolaan dana BOS, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten menggelar Sosialisasi Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Sekolah tahun anggaran 2021. 

Sosialisasi tahap awal yang diikuti 80 peserta, Kamis (22/4/21) diselenggarakan di aula kantor Dinas setempat, dibuka Wabup Sijunjung, H.Iraddatillah, S.Pt.

Dalam sambutannya Wabup , atas nama Pemkab Sijunjung, mengaku bangga atas adanya kegiatan tersebut. Ia mengajak para peserta untuk bersama-sama bekerja membangun Sijunjung sesuai dengan tugas masing-masing.
“Bantu kami bekerja berlari sesuai tepat waktu. Kelolalah keuangan dengan benar dan dipertanggungjawabkan. Selama ini belum, mulai sekarang BPK akan periksa dana Desa dan dana BOS. Kami tak ingin ada yang teraniaya atas ketidak tahuan. Untuk itu bekerjalah dengan sebaik-baiknya jangan salah arah,” ujar Wabup.

Sebelumnya, dalam laporan Kadis  P dan K Sijunjung, Usman Gumanti, mengatakan bahwa kegiatan tersebut diikuti 80 peserta berasal dari pengawas, bendahara dan kepala sekolah SD dan SMP se Kecamatan Koto VII. Setelah ini sosialisasi akan terus berlanjut untuk tujuh kecamatan lainnya. " Untuk menjaga dan mematuhi prokes sosialisasi ini kita bagi per kecamatan," sebut Usman.

Saat sosialisasi, Kajari Sijunjung, Efendri Eka Saputra, S.H, M.H, dihadapan peserta memaparkan soal pencegahan tindakan korupsi. Dijelaskan bahwa ia  punya tanggungjawab untuk menyampaikan agar para Pengawas, Kepala Sekolah dan Bendahara dana BOS tidak tersangkut hukum. " Saya tak ingin ada yang tersidik apalagi sampai tertangkap. Nah, untuk itu hindari jangan sampai terjadi penyelewengan dan melakukan tindakan korupsi,” tegas Efendi Eka Saputra.
 
Ditambahkan Kajari, jangan sampai ada  niat salah meski  ada kesempatan dan perlu pula diketahui bahwa tidak semua yang datang ke Kejari itu tersandung masalah hukum. Ada yang minta penyuluhan hukum dan Kejari siap memberikan penyuluhan itu. Sambil memecah suasana ia melalukan ini lantaran tuntutan tugas, sebab diakui kalau bukan karena guru ia tidak bisa seperti sekarang.

Kasi Intel Kejari setempat, Eryanto, S.H., juga memaparkan secara jelas agar para pengawas, kepsek maupun bendahara, tidak melakukan tindakan penyelewengan maupun korupsi dengan berbagai modus. Apalagi terkait pengelolaan dana BOS yang tak sesuai petunjuk teknis. Sekolah harus melibatkan komite sekolah dalam pengawasan dan pihak sekolah harus memberi tahu kegiatan yang dilaksanakan pada komite. " Kami akan menindak tegas pelaku tindak korupsi,"  kata Eryanto. 

Sementara Kepala Inspektorat Daerah Sijunjung, Welfiadril, S. Sos, M.Pd, yang juga Wakil Ketua Tim UPP Saber Pungli didampingi Urban II Inspektorat Daerah Sijunjung, Firmayeti, SH, menyampaikan, soal pengelolaan keuangan dana BOS agar sesuai dengan aturan. “Jangan sekali-kali memalsukan kwitansi dan tanda tangan jika tak ingin dijerat hukum,” kata Firmayeti.

Usai sosialisasi yang disampaikan pihak Kejari dan Inspektorat Daerah, Anggota Tim UPP Saber Pungli Saptarius, dalam uraiannya lebih mengarah kepada pungutan diluar ketentuan. Malah Pimred Jurnal Sumbar.com ini menegaskan jika tak ingin bermasalah dengan hukum jangan coba coba melakukan pungutan dalam bemtuk apapun diluar ketentuan. 

Diakhir kegiatan dilakukan sesi tanya jawab dipimpin Kajari,  Efendri Eka Saputra, mulai soal penggunaan dan proses penganggaran dana BOS. Apa yang muncul dari peserta terkait penggunaan dana BOS, ada yang terkesima ketika sejumlah pertanyaan diajukan Kajari.*