Di Dharmasraya, Tim Penilai Transparansi Dana Desa Mulai Bekerja

DHARMASRAYA (Minangsatu) - Setidaknya tiga belas orang tim penilai transparansi dana desa melalui SK Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, turun ke Nagari,  selama lima hari berturut-turut pekan depan ke setiap nagari nagari pamuncak di sebelas kecamatan. Hal itu terungkap pada  rapat tim teknis berlangsung dikantor Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kamis (12/10). 

Sesuai dengan SK dikeluarkan Bupati Dharmasraya,  tim penilai akan turun yakni Asisten I Setkab Drs.Irsyad,MM, sebagai koordinator tim, Kepala Dinas PMD Abdi Amri,SE, sebagai penanggung jawab tim, Sekretaris Dinas PMD Hasto Kuncoro,M.Pd yang juga sekaligus ketua tim penilai, Kabid Pemerintahan Nagari Sasrawati,SE yang juga Sekretaris tim, kemudian sebagai anggota tim adalah Kabag Pemerintahan dan Otda Asti,M.Si, Kabid PKP Zuherdi,SH, Kabid UEM Burhanuddin,M.Si, Kasi KPPN Yuli Adri, M.Si, Kasubag Otda Rizki Yulien Putra,SSTP, Ketua PWI Maryadi,SE, anggota PWI Zulfia Anita, Tenaga ahli PMD Makhnius AM dan tenaga ahli PP Ferawati.

Menurut Ketua Tim penilai Hasto, penilaian tersebut akan terbagi dalam dua format yaitu format tentang dokumen dan format publikasi oleh walinagari terhadap pelaksanaan kegiatan. 

Adapun dari 11 kecamatan yang ada, baru 6 kecamatan yang sudah memasukan nagari mewakili kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Punjung diwakili oleh Nagari Sikabau, Kecamatan Koto Baru diwakili oleh Nagari Koto Baru, Kecamatan Timpeh diwakili oleh Nagari Ranah Palabi, Kecamatan Koto Besar diwakili oleh Nagari Koto Ranah, Kecamatan Padang Laweh diwakili oleh Nagari Batu Rijal dan Kecamatan Sungai Rumbai di wakil oleh Nagari Kurnia Selatan.

Sementara tiga kecamatan meliputi Kecamatan Sitiung, Kecamatan Tiumang dan Kecamatan Koto Salak, baru menyampaikan secara lisan, sementara Kecamatan Sembilan Koto dan Kecamatan Asam Jujuhan belum menyampaikan sama sekali. " Walaupun demikian,  tentunya tim akan melakukan penilaian bagi yang telah memiliki SK pemenang dari camat,"tegas Hasto. Selanjutnya,

Ketua PWI Dharmasraya Maryadi.  SE, menambahkan, nilai positif dari penilaian transparansi dana desa ini cukup besar, karena banyak kontrol yang dilakukan oleh pemerintah agar walinagari tidak terjebak pada kesalahan kesalahan. 

Wartawan senior ini menegaskan bahwa dalam penilaian nanti, ia didambakan dapat di intervensi oleh siapapun dan tidak ada pram sponsor, karena katanya, selama ini ia menjadi dienkripsi pada iven lain, ia selalu berdiri pada posisi independen,  sebutnya. 

[ Syaiful Anif ]