Bupati Mentawai DR Rinto Wardana Harap BNPB Segera Cairkan Dana R3P Pasca Bencana

Padang (Minangsatu) – Langkah besar diambil Bupati Kepulauan Mentawai, DR. Rinto Wardana, dalam upaya memulihkan infrastruktur Bumi Sikerei pascabencana. 

Bertempat di Auditorium Provinsi Sumatera Barat, Bupati secara resmi menandatangani dokumen pengusulan Dana Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P). 

Dokumen ini merupakan bagian dari usulan kolektif 13 kabupaten/kota terdampak di Sumatera Barat yang totalnya mencapai angka fantastis, yakni Rp23 triliun.

Penandatanganan berita acara dan penyerahan dokumen ini dilakukan langsung di hadapan Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Dr. Rustian, dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) R3P yang berlangsung strategis. 

Kepala BPBD Sumatera Barat, DR. Era Sukma, dalam konferensi persnya mengonfirmasi bahwa seluruh 13 daerah yang hadir adalah wilayah yang telah mengeluarkan SK Tanggap Darurat sebagai syarat mutlak pengusulan dana pemulihan pusat.

Dalam paparannya yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, Bupati Rinto Wardana menyoroti kerusakan parah yang terjadi di Kepulauan Siberut. 

Fokus utama usulan Mentawai mencakup perbaikan jembatan vital di Saibi, Siberut Tengah, serta program pembangunan kembali Hunian Tetap (Huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam beberapa waktu lalu.

Ada hal menarik dalam sesi paparan tersebut, di mana Bupati Rinto Wardana secara lugas menyebutkan bahwa nilai usulan anggaran Mentawai adalah yang paling kecil dibandingkan daerah lain di Sumatera Barat. 

Meskipun mencapai angka di atas Rp200 miliar, jumlah ini dianggap sangat efisien dibandingkan kebutuhan triliunan rupiah dari kabupaten tetangga yang terdampak banjir bandang dan galado.

“Dibandingkan 13 kabupaten dan kota lain, usulan Mentawai ini yang paling sedikit jumlahnya, hanya di atas Rp200 miliar saja. Karena jumlahnya yang kecil, kami sangat berharap Sestama BNPB bisa memprioritaskan agar anggaran ini cepat direalisasikan dan uangnya segera keluar,” tutur Bupati Rinto Wardana dengan nada penuh harap di hadapan Sestama BNPB.

Meski paparan hanya berlangsung selama tujuh menit karena durasi yang terbatas, efektivitas komunikasi Bupati Mentawai tidak perlu diragukan. Usai paparan, ia langsung bergerak cepat melakukan zoom meeting maraton bersama tiga kementerian sekaligus, yaitu Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan (DKP), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Melalui fasilitas videotron di Auditorium Provinsi, koordinasi jarak jauh dengan Jakarta tersebut bertujuan untuk menyinkronkan data infrastruktur yang rusak agar segera mendapat penanganan teknis. Langkah jemput bola ini dilakukan guna memastikan tidak ada sumbatan komunikasi antara kebutuhan di daerah dengan kebijakan anggaran yang ada di tingkat kementerian pusat.

Untuk diketahui, Kepulauan Mentawai tergabung dalam deretan daerah yang mengusulkan dana R3P bersama Kota Padang, Kota Solok, Padang Panjang, Agam, Pasaman Barat, Pasaman, Kabupaten Solok, Pesisir Selatan, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Kota Pariaman. Seluruh kepala daerah ini sepakat bahwa pemulihan pascabencana tidak bisa ditunda lebih lama lagi.

Bupati Rinto Wardana menegaskan bahwa penandatanganan dokumen R3P ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak di Kepulauan Mentawai. Pemulihan akses jembatan dan hunian menjadi kunci agar roda ekonomi masyarakat di Siberut bisa kembali berputar normal setelah sempat lumpuh akibat hantaman bencana.

Seluruh kepala daerah di Sumatera Barat kini menaruh harapan besar pada Pemerintah Pusat melalui BNPB agar dana rehabilitasi dan rekonstruksi ini segera cair. Mereka sepakat bahwa tanpa dukungan dana pusat yang mencapai Rp23 triliun tersebut, proses pemulihan fisik dan mental warga terdampak banjir serta longsor di Ranah Minang akan memakan waktu yang sangat lama. (*)