Bupati Limapuluh Kota Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Atas RAPBD 2023 Dan Ranperda Penyertaan Modal Pemda

Limapuluh Kota (Minangsatu) - Bupati Kabupaten Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menyampaikan 70 Butir jawaban atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023 serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penyertaan Modal Pemda dalam Sidang Paripurna DPRD setempat, Senin (31/10/2022). 

Sidang Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD Limapuluh Kota itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Deni Asra, diikuti oleh Wakil Ketua II Syamsul Mikar, unsur Forkopimda, Anggota DPRD, Sekda Widya Putra, para Asisten dan Kepala Perangkat daerah Kabupaten Limapuluh Kota. 

Sebelumnya, pada sidang paripurna DPRD Limapuluh Kota yang diselenggarakan 27 Oktober 2022 lalu, telah disampaikan pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2023 serta Penyertaan Modal Pemda. Pada kesempatan tersebut, sebanyak delapan fraksi DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menyampaikan pandangan umum yang menitikberatkan kepada efektifitas, efisien, tepat sasaran, serta kontribusi APBD 2023 terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara terhadap Ranperda penyertaan modal, fraksi-fraksi DPRD memandang pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota harus mempunyai landasan serta payung hukum yang jelas, sehingga dapat berkontribusi dalam peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada saudara pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat atas pandangan umum terhadap RAPBD 2023 dan Penyertaan Modal," kata Bupati Safaruddin mengawali sambutannya. 

Kemudian Bupati dan Sekretaris daerah secara berurutan menyampaikan 70 butir jawaban terhadap pandangan umum fraksi, dengan pembagian Bupati Safaruddin menjawab RAPBD 2023 dengan 55 poin jawaban, sementara Sekda Widya Putra diberikan kesempatan menjawab Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Dalam 55 butir jawaban yang disampaikan, Bupati Safaruddin menjawab secara berurutan pandangan umum kedelapan fraksi DPRD diantaranya Fraksi PAN, Hanura, Golkar, PKS, Demokrat, PPP, Gerindra, dan PKN (Gabungan PDI, PKB, dan Nasdem). Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota setuju bahwa penganggaran harus sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Ia menyatakan telah melakukan koordinasi dan upaya maksimal dalam peningkatan PAD Limapuluh Kota yang masih berada di angka 6,87 persen dan angka tersebut dinilai kurang berkontribusi terhadap APBD. Dia juga menyampaikan, bahwa sarana dan prasarana umum telah dianggarkan oleh Pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan serta kesanggupan anggaran.

"Pemda terus berupaya melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan bantuan dengan skema alokasi khusus," sebut Safaruddin.

Selanjutnya ia menjelaskan, di tahun 2023 akan dilaksanakan realokasi Rumah Dinas Bupati, pembangunan gedung Dinas Pendidikan, Mal Pelayanan Publik, Rumah Ibadah serta pembangunan gedung pendidikan lainnya.

Kemudian terkait dengan Progul 20.000 lahan jagung, Bupati Safaruddin menjawab, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota telah melakukan koordinasi dengan produsen benih jagung dan dapat dipastikan Bulan November 2022, benih jagung tidak akan mengalami kelangkaan. Sementara untuk urusan Pendidikan, Bupati Safaruddin menyatakan, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota telah menetapkan standar anggaran pendidikan melebihi ketetapan yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003. Sedangkan di Sektor Pariwisata, Bupati Safaruddin menjelaskan secara statistik terjadinya kenaikan kunjungan wisata ke Limapuluh Kota namun wisatawan yang berkunjung tidak hanya di Lembah Harau yang merupakan satu-satunya objek wisata penghasil PAD melainkan ke destinasi lain seperti Kapalo Banda dan Kampuang Wisata Sarugo.

"Pemkab telah mendorong Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan Sarpras, pelayanan dan meminimalisir kebocoran PAD melalui sistem pembayaran berbasis digital," ungkapnya.

Beberapa sektor lain yang dijawab oleh Bupati diantaranya pembinaan terhadap UMKM, peningkatan layanan terhadap masyarakat, peralihan status jalan, pendataan ulang masyarakat miskin memaksimalkan BUMD, Digitalisasi, serta bantuan pesta demokrasi. 

Sementara itu, Sekda Widya Putra menyampaiakan 15 poin jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap penyertaan modal pemerintah daerah. Dalam penyampaiannya, Widya Putra mengatakan Ranperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan amanat Undang-Undan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 12 tahun 2019 pada pasal 70 ayat 4 huruf B, pasal 78, dan pasal 79. 

"Penyertaan modal Pemda diinvestasikan terhadap Bank Nagari, BPR, dan Balairung dengan nilai ivestasi masing-masing 23,58 Milyar Rupiah, 455 juta Rupiah, dan 1 Milyar Rupiah," sebutnya. 

Ia menjelaskan, penyertaan modal pemda ke PT. Bank Nagari menunjukkan trend positif, sehingga menjadi dasar untuk meberikan dukungan terhadap langkah Pemerintah Daerah dengan harapan dapat meningkatkan deviden, mendukung Koperasi dan UMKM Limapuluh Kota, serta program CSR yang menyasar masyarakat. (*)