Bupati Dharmasraya Hadiri Langsung Pembukaan Rakernas Ke-XIV Di Bogor

Dharmasraya (Minangsatu) -- Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan juga merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) hadiri langsung pembukaan rapat kerja nasional ke-XIV, di Hotel Pullman Vimala Ciawi Kabupaten Bogor, Sabtu (18/6/22). 

Kegiatan di buka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, serta dihadiri oleh beberapa orang mentri kabinet kerja, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Bupati seluruh Indonesia bersama Sekda dan Kepala OPD. 

Saat didaulat memberikan sambutan dihadapan pejabat negara tersebut, Sutan Riska menyampaikan bahwa, Rakernas APKASI kali ini, bertujuan untuk menggodik, atau kata lain mengkalaborasikan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, untuk menyongsong KTT G20 dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang kuat dan berkelanjutan. 

"Dengan semangat Kolaborasi kita sukseskan KTT G20 dan kita percepat pemulihan ekonomi nasional, dikarenakan dua tahun belakangan ini morat marit akibat pandemi, " jelasnya. 

Sudah setahun kepengurusan APKASI dipimpinnya, telah melaksanakan 34 kegiatan besar. Kegiatan bersifat advokasi, penguatan kapasitas daerah, peningkatan ekonomi lokal dan kegiatan sosial, hingga kegiatan lainnya. 

Sutan Riska juga menjelaskan, saat Ia bersama koordinator Wilayah (Korwil) turun ke daerah, perlu beberapa isu yang patut dibahas dalam  rangkaian Rakernas. Terutama sekali menyangkut dengan Peraturan Pemerintah (PP) No: 49/2018, tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja, dan terkait Penghapusan Pegawai Honor.

Isu lainnya, belum terealisasi bentuk komitmen bersama antara Kepala Daerah dengan para Mentri. Bahkan upaya Apkasi menghadirkan beberapa mentri lain telah dilakukan, namun sayang tidak bisa hadir. 

"Kami berharap, pertemuan APKASI dengan mentri dapat menyelesaikan permasalahan, dan memecahkan berbagai isu berkembang di daerah, " jelasnya. 

HadirnyanAPKASI bertujuan utuk memberikan solusi dan saran kepada mentri, supaya aturan-aturan tidak bertabrakan dengan kebijakan daerah, sehingga tidak timbul permasalahan berkelanjutan.

"Kami meminta dengan sangat kepada para mentri untuk memberitahukan kepada teman sejawat berada di kementerian, agar bisa berkolaborasi dengan Apkasi, sehingga pemerintah daerah tidak kelabakan menjalani aturan dibuat pemerintah pusat," Sebut Sutan Riska mengakhiri. (*)