Bupati Dan Wakil Bupati Kep. Mentawai Terima SK Mendagri Bersama 17 Kepala Daerah Di Sumbar

Padang, (Minangsatu) – Bupati Kepulauan Mentawai Dr. Rinto Wardana dan Wakil Bupati Jakop Saguruk, SE resmi menerima Surat Keputusan (SK) Mendagri, bersama 17 kepala daerah lainnya di Sumatera Barat. Penyerahan SK dilakukan secara serentak di Auditorium Kantor Gubernur Sumbar, yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah, pada Kamis (7/3/2025).
Dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat, hanya Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat yang belum menerima SK karena masih dalam proses pemilihan ulang di Mahkamah Konstitusi (MK). Gubernur Mahyeldi dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah di dua wilayah tersebut akan menyusul setelah proses hukum selesai.

Pesan Gubernur: Jalankan Tugas Sesuai Aturan

Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Dengan adanya SK ini, tidak ada lagi keraguan dalam menjalankan tugas dan kewenangan di daerah masing-masing. Saya berharap semua kepala daerah bekerja maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan sampai ada yang melanggar aturan, agar tidak tersandung masalah hukum," ujar Gubernur.
Acara tersebut juga diisi dengan pelantikan Ketua Penggerak PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, dan Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Sumbar oleh Hj. Harneli Mahyeldi. Setelah prosesi penyerahan SK dan pelantikan, acara ditutup dengan sesi foto bersama di dalam dan luar gedung Auditorium Gubernur, tepatnya di depan Istana Gubernur Sumbar.

Dihadiri Jajaran Forkopimda Sumbar

Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumbar, di antaranya : Kapolda Sumbar, Irjen Polisi Dr. Gatot Tri Suryanta beserta istri, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Yuni Daru Winarsih, S.H., M.Hum, Perwakilan Korem 032 Wirabraja, Kolonel Inf. Sapta Marwindu Ibraly, Danlanud Padang, Kolonel Nav. Sani Sulaiman

Bupati Mentawai: Fokus 6 Program Prioritas

Usai acara, Bupati Kep. Mentawai, Dr. Rinto Wardana, diwawancarai oleh wartawan Minangsatu Online mengenai visi dan rencana kerja setelah menerima SK Mendagri.
"Kami akan fokus pada 6 program prioritas kerja, dan sudah mengumpulkan anggaran sekitar Rp30 miliar dari hasil rapat dengan pimpinan OPD. Anggaran ini akan dimaksimalkan untuk pembangunan daerah," ujar Bupati Rinto.

Soal Infrastruktur Jalan: Rp20 Miliar untuk PU PR

Terkait anggaran infrastruktur jalan, yang sebelumnya disebut nol rupiah, Bupati menjelaskan bahwa Dinas PUPR masih memiliki sisa anggaran Rp20 miliar dari tahun sebelumnya, yang akan digunakan untuk mempercepat perbaikan jalan di Kepulauan Mentawai.
"Kami tetap akan menjalankan program infrastruktur. Anggaran sisa tahun lalu akan kita fungsikan untuk mendukung percepatan pembangunan melalui Dinas PUPR," jelasnya.

Target Peningkatan PAD dan Penertiban Sektor Pariwisata

Saat ditanya mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penertiban kunjungan wisatawan di Mentawai, Bupati Rinto menegaskan akan menata ulang kepemilikan dan perizinan resort di wilayahnya.
"Kami akan memberikan waktu 6 bulan kepada pemilik resort untuk menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Jika tidak, kami tidak akan ragu memberikan sanksi tegas," tegasnya.
Selain itu, Bupati juga berkomitmen menertibkan penggunaan BBM di resort-resort agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.
"Kami pastikan BBM masyarakat tidak akan kosong dan akan selalu tersedia, baik di Tuapeijat maupun seluruh wilayah Mentawai," tambahnya.

Dengan diterimanya SK dari Mendagri, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai kini memiliki legitimasi penuh dalam menjalankan roda pemerintahan. Fokus utama mereka adalah memperbaiki infrastruktur, meningkatkan PAD, dan menertibkan sektor pariwisata, demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Selamat bertugas Bupati Dr. Rinto Wardana dan Wakil Bupati Jakop Saguruk!