Bupati Safaruddin Minta GTRA Kawal Tiga Pelaksanaan Reforma Agraria Di Limapuluh Kota

Limapuluh Kota (Minangsatu) - Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo membuka Rapat Koordinasi penyelenggaraan Reforma Agraria Kabupaten Limapuluh Kota 2023, Senin, (28/08/2023) di aula kantro bupati setempat. 

Dalam sambutannya Bupati Safaruddin meminta tim gugus tugas reforma agraria (GTRA) Limapuluh Kota untuk fokus mengawal tiga pelaksanaan Reforma Agraria diantaranya neraca penatagunaan tanah sektor perkebunan di Nagari Sungai Baringin, Nagari Piobang dan Nagari Taeh Bukik, fasilitasi penanganan dan upaya penyelesaian konflik pertanahan pada tanah seluas 71,23 hektar di Jorong Ketinggian, Nagari Sarilamak, serta tugas perwujudan Kampung Agraria di Nagari Mungo, Kecamatan Luak. 

"Kami berharap tim GTRA Limapuluh Kota dapat bekerja dengan maksimal, sungguh-sungguh dan saling bersinergi untuk menyukseskan program prioritas nasional reforma agraria di daerah terlebih perangkat daerah Limapuluh Kota yang tergabung dalam tim GTRA 2023," tuturnya dalam kegiatan yang diselenggarakan secara daring dan luring. 

Di bagian lain penyampaiannya, Bupati menyambut baik pelaksanaan program reforma agraria 2023 di Kabupaten Limapuluh Kota. Terlebih jika dikaitkan dengan visi Limapuluh Kota pada RPJMD 202-2026 yakni "Terwujudnya Limapuluh Kota yang Madani, Beradat dan Berbudaya dalam kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", dengan misi antara lain menyentuh aspek peningkatan kualitas sumber daya, perekonomian daerah, pemberdayaan nagari, peningkatan infrastruktur dan infrastruktur di Ibukota Kabupaten (IKK) Sarilamak. 

"Untuk melaksanakan misi daerah tersebut, jelas tak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan fungsi pertanahan yang akan memberikan ruang, kepastian hukum serta makin membaiknya penataan wilayah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan daerah terbaru yang mendukung penyelenggaraan fungsi pertanahan adalah dengan terbitnya Perda Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043," jelas Bupati. 

Kemudian Ia menekankan, tanggung jawab suksesnya reforma rgraria di Limapuluh Kota adalah tugas bersama tentunya dengan mengedepankan koordinasi yang baik antara GTRA Limapuluh Kota dengan Kantor Pertanahan Limapuluh Kota yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan aspek pertanahan sebagai perwujudan pelimpahan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional.  

Sebelumnya, Kepala Kantah Limapuluh Kota sekaligus Ketua Pelaksana Reforma Agraria Limapuluh Kota, Akhda Jauhari, menyampaikan, Rakor diikuti oleh 48 anggota GTRA Limapuluh Kota yang telah dikukuh melalui surat keputusan Bupati Limapuluh Kota Nomor; 456/156/BUP-LK/VI/2023 Tentang pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten 
Limapuluh Kota Tahun Anggaran 2023.

"Terlaksananya Rakor diharapkan dapat memperoleh kesepahaman dan arah kebijakan penangan Reforma Agraria disamping penguatan kapasitas bagi tim GTRA," pungkasnya. 

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Direktur Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan BPN Indra Aria Purnama, Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar Sri Puspita Dewi, Kepala Kantor Tanah Limapuluh Kota Akhda Jauhari, Sekretaris Daerah Widya Putra, unsur Forkopimda, dan sejumlah Kepala Perangkat Daerah Pemkab Limapuluh Kota.