Berkeluh Kesah Dihadapan Nofi Candra, Puluhan Guru Honorer Dambakan Pengangkatan

SOLOK (Minangsatu) - Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honorer Sekolah (FKGHS) Kota Solok mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan anggota DPD-RI H. Nofi Candra, SE untuk mengurai dan  menumpangkan harapan agar diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Diikuti politisi partai PAN Kota Solok Efriyon Coneng, senator RI yang duduk di Komite III DPD itu diharpakan para guru agar mengusung aspirasi mereka ke pemerintah sehingga kelak memberi kepastian pengangkatan. 

Para guru bonorer K-2 yang mengajar di jenjang pendidikan SD, SMP dam SMA/SMK tersebut, menyuarakan kepiluan tentang ketidakpastian pengangkatan menjadi PNS "Perbaikan nasib guru honorer sampai sekarang masih mengalami jalan buntu. Bahkan nasibnya di ujung tanduk, karena sewaktu-waktu bisa diberhentikan. Padahal kami sudah mengabdi bertahun-tahun, sejak tahun 2000" kata Asril, Ketua FKGHS Kota Solok.

Sebenarnya, ini bukan persoalan guru honorer di Kota Solok saja. Dikabupaten ada sebanyak 381 guru Honorer K-2 yang belum jelas masa depannya. Di Kota Solok ada sebanyak 47 guru. Pihaknya menggugah  pemerintah  melakukan pengangkatan CPNS baru dan mengutamakan pengangkatan honorer K-2.

Tidak melulu bagi guru yang mengajar peserta didik, para  tenaga administrasi  pada  SMK di kota Beras Serambi Madinah itu juga sudah menjadi tenaga honorer sejak tahun 2004, tetapi belum juga diangkat menjadi PNS. " Kalau ada test, mohon utamakan kami," harapnya.

Senada dengan  pengangkatan, para guru K-2 yang mengajar SD dan SMP di kota itu, sekaligus mengharapkan bantuan senator Nofi Candra agar memperjuangkan kesejajteraan mereka kepada Pemko Solok. " Paling tidak, samakan insentif dengan tenaga honor di jajaran pemerintah Kota,"ulas yang lain.

Pemko Solok bukan tidak megalokasikan anggaran honorarium, namun nilainya masih dibawah ukuran gaji pegawai THL. Menurut mereka, insentif yang diterima dari Pemko Solok  sebesar Rp 1 juta, ditambah honor dari komite sebesar Rp 250.00. Sedangkan THL Pemko Solok  menerima honor sebulan sebanyak Rp 1,8 juta. " Kami bermohon setidaknya agar disamakan," sebut puluhan guru bonorer K-2 tersebut.

Menjawab keluh kesah itu, Nofi Candra mengaku akan berjuang hingga diluar batas kewenangannya sebagai wakil daerah di tingkat Nasional. Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komite III DPD, masalah pendidikan secara Nasional akan terus diangkat ke Kementrian terkait. " Kemarin ketika kedatangan Presiden, kita sempat berdialog masalah ini dengan Menteri  Pendidikan. Komite 3  bahkan sudah menyurati kemenpan RB dan kemendikbud. Kita sudah membicarkan langsung soal ini. Mudah-mudahan ada tindak lanjutnya," sebut Nofi.

Namun karena persoalan guru K-2 memang menjadi hal yang spesifik, pihaknya akan mengundang   Kementrian Pendidikan dalam agenda Rapat Dengar Pendapat. " Saya merasakan bagaimana tingginya harapan bapak ibuk guru. Kita berusaha semaksimal mungkin," tegasnya.

Terkait masalah peningkatan kesejahteraan di Pemko Solok, Nofi Candra ikut mendesak anggota DPRD yang berasal dari berbagai partai politik untuk memperjuangkan aspirasi ini. " Ini sekarang ada Sekretaris DPD PAN Kota Solok, Efriyon. Mungkin melalui fraksi PAN bisa disuarakan harapan itu," ulas Nofi Candra.

Menaggapi itu, Efriyon tidak mau mengumbar janji. Tetapi sebagai Sekretaris PAN akan menyampaikan pandangan i i kepada Pemko Solok. " Nanti kita dialogkan di Partai untuk mengusulan ini melalui fraksi. Mudah mudahan tiga orang anggota Fraksi PAN du DPRD Kota Solok harapan kita ini bisa terwujud," balas Efriyon.

[ Verizal Sarosa ]