Bawaslu-PWI Pesisir Selatan Bahas Kolaborasi Mengawal Demokrasi Dalam Siaran Podcast Baraja Pemilu

Bawaslu-PWI Pesisir Selatan Bahas Kolaborasi Mengawal Demokrasi dalam Siaran Podcast Baraja Pemilu

Painan (Minangsatu) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan—Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menghadirkan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pesisir Selatan, Robby Octora Romanza, dalam siniar (podcast) Bersama Rakyat Jaga Pemilihan Umum atau Baraja Pemilu, pada Selasa (22/09).

Siniar yang berlangsung di ruang podcast Bawaslu Pesisir Selatan tersebut membahas bagaimana kolaborasi antara pers dan lembaga pengawas Pemilu dalam mengawal demokrasi sekaligus mendiskusikan peran media dalam penyelenggaraan Pemilu.

Anggota Bawaslu Pesisir Selatan, Bambang Putra Niko, mengatakan podcast kali ini merupakan episode ketujuh yang digagas sebagai salah satu medium penyebarluasan informasi kepemiluan kepada masyarakat melalui platform media sosial, khususnya YouTube.

“Berbagai isu kepemiluan banyak kami bahas, mulai dari hukum Pemilu, pendidikan politik masyarakat, penyelenggara dan peserta Pemilu, bagaimana Pemilu yang inklusif, peran pemerintah daerah, hingga pandangan PWI terhadap pengawasan Pemilu di Kabupaten Pesisir Selatan," kata Niko saat mendampingi proses pengambilan video podcast.

Menurut Niko, kehadiran Ketua PWI Pesisir Selatan dalam episode 8
ini menjadi ruang berharga untuk mengelaborasi hubungan antara demokrasi dan pers sebagai salah satu pilar penting dalam kehidupan demokratis.

“Melalui episode ini, kami ingin mengelaborasikan demokrasi dengan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi. Muara pembahasannya adalah bagaimana media menempatkan diri secara ideal dalam penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Pesisir Selatan, Robby Octora Romanza, menekankan pentingnya profesionalitas, independensi, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dalam menjalankan fungsi pers di tengah masyarakat.

Menurut Robby, PWI sebagai wadah perkumpulan wartawan di Pesisir Selatan terus menjunjung tinggi prinsip profesionalitas dan independensi wartawan.

Ia juga menyoroti pentingnya verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. Menurutnya, verifikasi pada prinsipnya berkaitan dengan penguatan profesionalitas dan kesejahteraan wartawan di daerah.

“Peran pers dalam demokrasi di Pesisir Selatan tentu sebagai pusat informasi yang profesional, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini menjadi salah satu langkah untuk mengantisipasi penyebaran hoaks, politisasi SARA, terutama saat pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada,” kata Robby.

Ia berharap kemitraan antara PWI dan Bawaslu Pesisir Selatan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, seperti menghadiri pelantikan maupun kegiatan peresmian.

Menurut Robby, hubungan kelembagaan antara dua lembaga ini perlu ditingkatkan menjadi kemitraan yang produktif, terutama dalam pertukaran informasi dan data yang cepat, terbuka, dan akurat.

“Terutama menghadapi tahapan Pemilu, sangat perlu pengawasan, potensi kerawanan, laporan pelanggaran, hingga tindak lanjut dugaan pelanggaran. Hal-hal demikian pasti butuh komunikasi dan keterbukaan informasi yang baik,” ujarnya.

Robby menambahkan, kemitraan yang sehat bukan sekadar hubungan untuk saling memberikan apresiasi, tetapi juga ruang untuk saling mengingatkan ketika terdapat hal yang perlu diperbaiki.

“Mitra yang baik bukan hanya memuji, tetapi juga berani mengingatkan apabila ada hal yang perlu diperbaiki. Semua ini bertujuan untuk perbaikan demokrasi kita ke depan,” pungkasnya.