Arisal Aziz Soroti Maraknya Penyimpangan Wewenang Aparatur Negara Dan Korupsi

Arisal Aziz Soroti Maraknya Penyimpangan Wewenang Aparatur Negara dan Korupsi

Jakarta (Minangsatu) – Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), H Arisal Aziz, memberikan pandangannya terkait kondisi Indonesia saat ini, yang menurutnya tengah menghadapi berbagai tantangan besar, termasuk penyimpangan wewenang aparatur negara serta maraknya praktik korupsi.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa sebagai bagian dari parlemen, ia memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan kritis terhadap jalannya pemerintahan. Meskipun partainya tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus), ia tetap menyoroti pentingnya evaluasi terhadap kinerja para pembantu Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo adalah pemimpin yang baik, memiliki niat kuat untuk memakmurkan rakyat. Namun, yang perlu kita benahi adalah para pembantu beliau. Saya melihat masih banyak yang bekerja dengan budaya ABS (Asal Bapak Senang) tanpa benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat," ujarnya kepada media kemarin di Jakarta.

Lebih lanjut, ia mengibaratkan pengelolaan negara seperti pengelolaan sebuah perusahaan, di mana setiap sektor memiliki tugas dan fungsi (Tupoksi) yang jelas serta harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Ia menyoroti peran Menteri Keuangan yang seharusnya berfungsi layaknya Direktur Keuangan di perusahaan, yang bertanggung jawab penuh atas perputaran uang masuk dan keluar serta memberikan laporan yang jelas kepada "pemegang saham", dalam hal ini rakyat Indonesia.

"Di perusahaan, transparansi keuangan sangat ketat karena ada pengawasan dari komisaris. Negara juga seharusnya memiliki sistem pengawasan yang lebih kuat, seperti Badan Pengawasan Keuangan Negara, agar tidak ada lagi penyimpangan dan korupsi," tambahnya.

Menurutnya, dengan kekayaan alam yang melimpah, seperti pajak, hasil tambang emas, batu bara, minyak, nikel, serta pendapatan dari BUMN, Indonesia memiliki sumber pemasukan yang sangat besar. Namun, tanpa pengelolaan dan pengawasan yang ketat, potensi kebocoran anggaran dan korupsi akan terus terjadi, yang pada akhirnya merugikan rakyat.

Di akhir pernyataannya, ia berharap agar pemerintah lebih serius dalam membenahi tata kelola negara dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, demi terciptanya Indonesia yang lebih bersih dari korupsi dan lebih maju di masa depan. (*)