Arisal Aziz Apresiasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo

Jakarta (Minangsatu) – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Arisal Aziz, memberikan apresiasi atas kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menurut Arisal, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif.

Arisal Aziz menilai bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. 

“Dengan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kami dari Komisi XIII sudah menyetujui efisiensi anggaran yang sudah diputuskan pemerintah,” katanya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XIII dengan Kementerian dan mitra Kamis (13/2/2025) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam pernyataannya, Arisal juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam memastikan kebijakan efisiensi anggaran ini berjalan sesuai harapan. Ia menegaskan bahwa DPR RI akan terus mengawasi implementasi kebijakan ini agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Selain itu, Arisal menekankan bahwa efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat kecil serta sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia berharap kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penghematan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Langkah efisiensi yang diambil oleh Presiden Prabowo mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Dengan mengurangi anggaran yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih membutuhkan, diharapkan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat,” ujarnya.

Arisal Aziz juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah efisiensi anggaran ini demi tercapainya pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan. Ia optimistis bahwa kebijakan ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian negara serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan penghematan sebesar Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.

Beberapa poin utama dalam kebijakan efisiensi anggaran tersebut meliputi: Pertama, Pengurangan Belanja Seremonial dan Perjalanan Dinas: Presiden Prabowo menginstruksikan pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar. Biaya perjalanan dinas, misalnya, diminta dipangkas hingga 50 persen.

Kedua, Penghematan Penggunaan Fasilitas Kantor: Beberapa kementerian telah mengambil langkah penghematan, seperti mengurangi penggunaan listrik dan pendingin ruangan di kantor-kantor pemerintah. Misalnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengurangi penggunaan lampu sebagai bagian dari upaya efisiensi.

Ketiga, Realokasi Anggaran untuk Program Prioritas: Dana yang dihemat dari efisiensi ini dialokasikan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, seperti program makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

Keempat, Pengurangan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Sektor Tertentu: Beberapa kementerian mengalami pemotongan anggaran yang signifikan. Misalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalami pengurangan anggaran hingga 70 persen, yang berdampak pada pemeliharaan dan proyek baru. Selain itu, sektor-sektor seperti ekonomi dan pekerjaan umum juga mengalami pengurangan anggaran yang signifikan.

Kebijakan efisiensi anggaran ini diharapkan dapat mengurangi pemborosan, meningkatkan efektivitas penggunaan dana publik, dan memastikan bahwa anggaran negara digunakan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.