HOME HUKRIM PROVINSI SUMATERA BARAT
- Senin, 22 November 2021
Adrian: Pasal Pidana Informasi Publik Dalam UU KIP Seakan Berada Si Lorong Hampa

Padang (Minangsatu) - UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sudah lebih dari 10 tahun, tapi pasal-pasal pidana di dalamnya belum diterapkan. Pasal pidana informasi termaktub pada Bab IX UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
"Pasal-pasal pidana tersebut ada di Pasal 51 sampai 57, itu faktanya bahwa UU KIP punya karakteristik regulasi tersendiri, tapi sejak UU KIP efektif berlaku 11 tahun lalu pasal-pasal itu seakan berada di lorong hampa," ujar Komisioner membidangi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Sumatera Barat (KISB) Adrian Tuswandi didamping Panitera Pengganti KISB Kiki Eko Saputra, pada pers rilisnya, Senin (22/11/2022).
Menurur Adrian, komisioner dua periode di KISB ada banyak faktor penghambat dan ketakadaan regulasi tindak lanjut terkait pidana informasi publik tersebut, sehingga pasal-pasal itu seperti ada dan tiada saja. "Besok (Selasa 23 November 2021,red) di Truntum Hotel (Grand Inna) KISB menggelar Foccus Group Discusian (FGD) dengan tema Ketentuan Pidana UU 14 Tahun 2008, Problem dan Ketentuan Hukum Penerapannya," ujar Adrian
Adrian biasa disapa Toaik oleh kalangan jurnalis dan penggiat keterbukaan infomasi publik di Sumbar mengatakan FGD besok (Selasa, red) adalah bagian dari ikhtiar KISB. "Hasil FGD adalah rekomendasi yang akan disampaikan ke KI Pusat dan stakeholder penegakan hukum, supaya pasal pidana informasi itu tidak menjadi macan kertas saja," ujar Adrian.
Sementara Kiki Eko Saputra mengatakan FGD akan menghadirkan narasumber lintas lembaga. "Ada bang Adrian (komisioner KISB), Polda Sumbar, Kejati Sumbar, Pengadilan Tinggi Sumbar dan Pakar Hukum Pidana dari Unand," ujar Kiki.
Pembahasan FGD kata Adrian tentu akan merujuk ke soal unsur pidana informasi publik, pertanggungjawaban pidana, dan prosedur pemidanaan yang dilakukan. "Semoga FGD besok mendapatkan solusi dalam penerpaan Bab XI ketentuan pidana di UU 14 tahun 2008," ujar Adrian.
Editor : ranof
Tag :#Pasal pidana#UU 14/2008/Komisi Informasi#KI#Sumbar#
Baca Juga Informasi Terbaru MinangSatu di Google News
Ingin Mendapatkan Update Berita Terkini, Ayu Bergabung di Channel Minangsatu.com
-
PROGRAM ZERO TAWURAN DAN BALAP LIAR YANG DIGAGAS KAPOLDA SUMBAR, DIDUKUNG PENUH DPC PERADI PADANG
-
PERKUAT KOMITMEN ANTIKORUP, GUBERNUR MAHYELDI BUKA SOSIALISASI GRATIFIKASI DAN KORUPSI SEKTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA
-
GUBERNUR MAHYELDI DAN JAJARAN SERTA UNSUR FORKOPIMDA JAMU KAJATI SUMBAR YANG BARU YUNI DARU WINARSIH
-
WAGUB AUDY BERSAMA FORKOPIMDA SAMBUT KEDATANGAN KAJATI SUMBAR YANG BARU DI VIP BIM
-
POLISI RINGKUS 3 PELAKU PERAMPOKAN MOBIL JASA PENGISIAN ATM DI PADANG PARIAMAN, 2 OKNUM ANGGOTA POLISI DITANGKAP
-
DINAKHODAI ARISAL AZIZ, OPTIMISTIS MATAHARI KEMBALI BERSINAR TERANG DI SUMBAR
-
TRANSFORMASI PSIKOLOGI ANAK MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN HUMANISTIK
-
PSIKOLOGI HUMANISTIK PADA TOKOH YASUAKI YAMAMOTO DALAM NOVEL “TOTTO-CHAN GADIS KECIL DI PINGGIR JENDELA” KARYA TETSUKO KUROYANAGI
-
MANARI DI LADANG URANG: ANTARA KEBEBASAN DAN KESADARAN SOSIAL DALAM BINGKAI KEARIFAN MINANGKABAU
-
BARA KATAJAM LADIANG,LABIAH TAJAM MULUIK MANUSIA: SEBUAH PRIBAHASA MINANGKABAU