Wagub Audy Joinaldy, Menargetkan Desember 2022, Jalan Tol Sudah Bisa Beroperasi

Padang (Minangsatu) - Untuk percepatan pembebasan lahan Tol Padang - Pekanbaru, maka Hutama Karya (HK) secara teknisnya harus aktif mencari, mendatangi semua pemilik lahan yang telah terdata. Langkah itu untuk mempercepat proses pembebasan lahan, guna menemukan kendala proyek tersebut,

"Terakhir yang sudah bebas lahannya ada 42 persen UGK. Target kita di bulan Desember 2022, untuk tol Padang-Sicincin sudah bisa beroperasi. Permasalahannya banyak ke administratif, pembebasan lahan dan kemungkinan ada keterlambatan pembayaran dari BPN," kata Audy Joinaldy, saat melakukan rapat percepatan progres Jalan Tol Trans Sumatera ruas Pekanbaru - Padang di Hutama Karya, Selasa (6/7/2021).

Wagub Sumbar Audy Joinaldy mengatakan pihaknya dan Polda Sumbar akan mengunjungi BPN untuk menindaklanjuti apa permasalahannya sebenarnya. "Untuk ganti rugi sudah disepakati. Kalau secara umum masyarakat sebenarnya menerima. Kan ganti untungnya minimal Rp180 ribu, tinggi sekali, makanya kita sebut ganti untung. Nanti tergantung posisi tanahnya," sebutnya.

Dia berharap, penyelesaian administrasi dapat dipercepat dan masalah ganti rugi bisa selesai pada Desember 2021. Terakhir 42 persen sudah UGK.Terkait teknis, sampai sta 4,2 sudah bebas di Kecamatan Batang Anai. "Kalo bisa kita percepat, kadang terkait dokumen. Ada ninik mamak yangg tidak tandatangan, harus komunikasikan segera. Kita harus ubah pola," ucap Wagub Sumbar.

Dia menambahkan, hingga proses pembebasan lahan dan ganti rugi selesai. PT Hutama Karya akan terus melakukan pembangunan infrastruktur di ruas tol tersebut. "Pihak HK kan kerjanya membangun, kalau tanahnya clear ya dibangun. HK ini berharap pembebasan lahan ini cepat," pintanya.

Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Toni Harmanto mengatakan akan menindak pelaku penghambat pembangunan jalan tol Padang - Pekanbaru yang masih belum tuntas. "Artinya kita memang harus percepat karena pembangunan tol di Sumatera ini sudah ratusan kilometer, hanya di Sumbar saja yang baru 4,2 kilometer," ujarnya.

Dia menyebutkan, kondisi saat ini berdasarkan data di lapangan, 14,3 kilometer sudah selesai dibebaskan dan dibayarkan. "Sering kita mendengarkan isu tidak sedap untuk kita dan forkompimda. Makanya kita disini untuk mendengar langsung sampai mana tahapan dan hambatan kita harus tahu," ucap Toni Harmanto.

"Sebenarnya dengan pengadilan sudah cukup, itu mekanisme lebih cepat. Kita harus jalan, persoalan ini dilaksanakan dengan target capaian waktu. Aparat kita siap turun ke lapangan," ungkapnya.

Kapolda menegaskan harus ada semangat dan keinginan baik dari setiap pemangku kepentingan untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan jalan tol dan jauhkan dari kepentingan pribadi. "Jangan selalu menyalahkan masyarakat sebagai faktor penghambat pembangunan jalan tol. Kita harus carikan solusi tapi tepat sasaran, sehingga jalan tol tetap berjalan," tambahnya.

Selanjutnya rombongan Wagub Sumbar yang dihadiri oleh Kapolda Sumbar, Bupati Padang Pariaman, Kadis PMD, Kapolres Padang Pariaman beserta jajaranya, Camat Batang Anai, dan Manajer Pengendalian Jalan Tol Berlin Tampubolon, langsung meninjau lokasi jalan tol.