Painan (Minangsatu) - Penanganan stunting (gagal tumbuh pada anak) diperlukan kerja sama secara terintegrasi dan kontinyu oleh lintas sektoral dan lintas program terkait serta dukungan dari organisasi profesi.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Pesisir Selatan, Apt. Rudi Hariansyah, S.Si saat membuka acara Rembuk Stunting Dan Pertemuan Koordinasi Penanganan Stunting Kabupaten Pesisir Selatan di Gedung PCC Painan, (30/03).

"Untuk Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, berdasarkan data elektronik Pencatatan & Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) Tahun 2020 hasil penimbangannnya 11,8% lebih rendah dari provinsi yakni 14,3%," jelas Rudi.

Lebih lanjut Wakil Bupati mengatakan Rembuk Stunting menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting secara bersama-sama antar Perangkat Daerah.

"Tahun 2021 Pesisir Selatan termasuk daerah perluasan lokus stunting bersama 9 Kabupaten/ Kota lainnya di Sumbar." katanya.

Ditambahkan untuk Pesisir Selatan, lokus stunting ada sembilan kecamatan dan 30 nagari.

Untuk itu penurunan stunting menjadi penting dilakukan dengan pendekatan multi-sektor melalui sinkroniasi program nasional, lokal dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah.

"Penurunan stunting telah ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," tutup Rudi.

Pada acara tersebut juga, Wakil Bupati melakukan penandatanganan komitmen percepatan penurunan stunting bersama Forkopimda dan stakeholder terkait. 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili Sekretaris Yuni Andra, menambahkan rembuk stunting diikuti camat dan wali nagari yang menjadi lokus stunting serta tim koordinasi percepatan penurunan stunting terintekgrasi.

Hadir dalam acara tersebut, Plh. Sekda Emirda Ziswati, serta anggota Forkopimda.*