Tingkatkan Ekonomi Daerah, Nono Sampono Minta Pemda Sikapi Perdagangan Global

Banda Aceh Minangsatu) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono mengatakan perlu adanya kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewaspadai perkembangan lingkungan akibat pergeseran Geo Politik, Geo Ekonomi dan Geo Strategi dikawasan Asia Pasifik.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan 
tema "Perkembangan Geopolitik di Kawasan Asia Selatan serta Pengaruhnya Terhadap Jalur Logistik ASEAN dan Indonesia Bagian Barat" di Aula Serbaguna, Banda Aceh, Rabu (25/11).

"Kita perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan, di tengah perkembangan geopolitik dan geostrategi di kawasan Asia Pasifik terhadap wilayah barat Indonesia khususnya di Provinsi Aceh," ucapnya.

Senator asal Maluku ini menjelaskan penyebab adanya pergeseran antara lain adanya efisiensi sumber daya alam dan kekuatan adidaya di Asia yakni negara Cina yang membangun kekuatan ekonomi dan militer yang luar biasa sehingga negara adidaya yang lain seperti Amerika bisa mengimbanginya.

"Itulah yang terjadi sekarang ini adanya persaingan. Baik persaingan ekonomi maupun persaingan militer yang terjadi. Sementara global perdagangan di Asia Pasifik itu sudah bergeser," jelas Nono

Pergeseran perdagangan global yang terjadi di kawasan Asia Pasifik mencapai 74% dan 90 % diantara nya menggunakan moda transportasi laut melewati perairan Indonesia. 

Untuk itu, Nono Sampono berharap adanya kontribusi pusat dan daerah untuk melihat persoalan ini sebagai sebuah momentum yang baik untuk membangun perekonomian bangsa, karena posisi Indonesia yang sangat strategis. Terutama Provinsi Aceh yang belum sesuai dengan harapan bersama.

"Terutama Provinsi Aceh bisa mengembangkan perekonomian sesuai dengan harapan bersama. Paling tidak Gubernur dan jajaran yang ada di Provinsi Aceh ini dapat melihat bagaimana pemerintah pusat menghadapi adanya pergeseran geopolitik dan geostrategi. Hal ini penting untuk mengoptimalkan pembangunan Provinsi Aceh dan sekitarnya," terang dia.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi menjelaskan bahwa ada empat ukuran bagaimana kekuatan daerah mampu bersaing di era geopolitik dan geostrategi. Pertama, stabilitas ekonomi makro, pengelolaan institusi dan pemerintahan, kondisi keuangan bisnis dan ketenagakerjaan, kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur. "Empat indikator ini menjadi kunci bagaimana ketahanan daerah mampu memperkuat ketahanan nasional dalam rangka menghadapi era globalisasi khususnya geopolitik dan geostrategi," tuturnya.

Menurutnya perlu ada beberapa duta besar dan investor yang berada di wilayah Asia Tenggara untuk memikirkan bagaimana membangun Banda Aceh sebagai pintu gerbang Indonesia. "Saya sangat mengapresiasikan apabila DPD RI mengundang mereka. Perlu disampaikan juga percepatan Aceh sebagai gerbang barat Indonesia itu juga harus memiliki dasar hukum, mungkin seperti bentuk Kepres," ujar senator asal Aceh itu.

Sementara itu, Sekda Aceh Taqwallah mengatakan diskusi itu sangat menarik bagi pemerintah maupun masyarakat Aceh lantaran posisi Aceh terletak paling dekat dengan kawasan Asia Selatan. Sehingga, wajar jika setiap perkembangan di wilayah Asia Selatan dikaitkan dengan posisi Aceh.

"Semoga diskusi ini dapat merumuskan langkah preventif sebagai warning bagi Pemerintah Aceh dalam menjalankan kebijakan di tingkat lokal demi menjaga kedaulatan bangsa kita bersama,” tutup Taqwallah.