Pembekuan PWI Sumbar Ilegal

Pembekuan PWI Sumbar Ilegal

Banjarmasin (Minangsatu) - Ramai informasi tentang pembekuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar   oleh Hendri CH Bangun yang mengatasnamakan Ketua Umum Pusat, ditanggapi pengurus PWI Sumbar. Menurut mereka, apa yang dilakukan Hendri CH Bangun adalah ilegal.

PWI Sumbar beralasan surat pembekuan dikekuarkan oleh Hendri CH Bangun yang sudah dicabut keanggotaannya dari PWI. Karena itu, tindakan pembekuan PWI Sumbar itu dinilai cacat hukum dan melanggar PD/PRT organisasi.

Demikian hasil rapat pengurus PWI Sumbar yang diketuai Widya Navies  di sela sela rangkaian kegiatan Pekan Olah Raga Wartawan Nasional (Porwanas) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan Selasa (20/8) malam.

Walaupun sedang di luar kantor, rapat pengurus ini terbilang lengkap karena dihadiri oleh ketua Dewan Kehormatan Daerah (DKP) Zul Effendi dan anggotanya Yahya, Rusdi Bais,  Sekretaris Firdaus,  Wakil Ketua Sawir Pribadi, H. Amiruddin,  M.Khudri , Jayusdi Effendi,  Eriyanto Leo, Edi Jarot dan beberapa pengurus lainnya. Juga hadir sejumlah ketua PWI kabupaten/kota di Sumbar.

"SK Pembekuan itu tidak ada arti apa-apa,  sebab HCB bukan ketua PWI lagi sejak 16 Juli 2024. Ketua PWI  yang sah adalah Zulmansyah Sekedang yang telah dipilih secara aklamasi pada KLB kemarin "  tegas Widya Navies

Pagi tadi,  beredar SK nomor : 259/LP-PLP/ PWI-2024   tertanggal 16 Agustus tentang Pembekuan Pengurus PWI Sumbar dan Mengangkat Faisal Budiman menjadi ketua pelaksana tugas (Plt) ,  Sekretaris Ikhlas Darma Mulya  dan Bendahara Abdi Masa.

SK ini beredar melalui grup-grup WA disusul oleh berita media online yang kemudian  di-copas oleh beberapa media online lainnya. 

Karena sibuk mempersiapkan Teknikal Meeting (TM)  pada Porwanas, ketua dan pengurus PWI Sumbar di Banjarmasin belum memberikan  respon.  Sementara itu reaksi anggota PWI Sumbar dan beberapa pengurus PWI kabupaten/kota  cukup banyak dan beragam. Banyak yang mempertanyakan,  kenapa orang yang sudah diberhentikan  menjadi ketua bisa pula membekukan PWI Sumbar?

Ketua DK PWI Sumbar Zul Effendi menjelaskan, PWI Sumbar bukanlah satu-satunya PWI Provinsi yang  "dibekukan" Hendri CH Bangun yang sedang  menghadapi pengaduan  kasus dugaan penggelapan  bantuan dana BUMN untuk kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) ke Bareskrim Polri.

"Kasus HCB itu sangat jelas dan semua bukti bukti lengkap,  jika proses hukumnya di Mabes Polri ditindaklanjuti oleh Bareskrim, jadi tersangka dia, maka polemik PWI ini selesai," ujar Wakil Ketua, H. Amiruddin.

Membekukan banyak pengurus PWI oleh HCB yang sudah tak konstitusional lagi dinilai sebagai tindakan membabi buta.

PWI provinsi lain yang telah dibekukan HCB  antara lain  adalah DKI,  Jatim,  Babel, Banten dan Riau. "Bekukanlah,  kami tak akui, kita  lawan!" kata  Atos, atlet catur  setengah berteriak.

Amiruddin menegaskan bahwa kepengurusan PWI Sumbar sekarang adalah konstitusional.

"Kita ini hasil pilihan 178 anggota dari 400 orang anggota PWI pemilih pada KLB lalu. Kita sah!" tegas Amiruddin.

Karena itu dia mengingatkan kepada siapa pun yang ditunjuk menjadi Plt " jangan terburu-buru dan terseret kepentingan pribadi, jangan sampai melakukan pelanggaran hukum dan lain sebagainya.

Namun dia juga mengajak semua anggota PWI Sumatera Barat untuk tidak terpancing.

"Kalau kita di Minangkabau ini biasanya,  hanya cabik-cabik bulu ayam," katanya.

Wakil Ketua PWI Bidang Organisasi Sawir Pribadi mengatakan agar pengurus PWI Sumbar dan kabupaten/kota tetap solid, tidak mudah terpancing propaganda dari manapun.