Mari Kita Bangun Kota Ini Tanpa Perlu Terlalu Tergantung Kepada Partai Politik, Oleh : Miko Kamal

Mari Kita Bangun Kota Ini Tanpa Perlu Terlalu Tergantung Kepada Partai Politik
Oleh : Miko Kamal

Proses keikutsertaan saya dalam kontestasi Pilkada Padang 2024 tidak berlanjut. Saya dan tim mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga kota Padang yang selama ini telah memberikan dukungan moril dan materil. 

Sejak bulan April 2024, ikhtiar saya, tim dan kita semua sudah cukup maksimal. Saya sudah mendaftar ke 6 partai politik. Tapi, hasilnya tidak seperti yang diharapkan sebagaimana yang sudah saya paparkan dalam Pidato Politik tanggal 24 Juli 2024. 

Upaya pencalonan melalui jalur independen kembali dilakukan. Dalam waktu sekitar 3 minggu, ribuan foto dan kopian Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah terkumpul. Tapi putusan Mahkamah Agung atas Permohonan Judicial Review atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2 Tahun 2024 terkait tahapan dan jadwal pendaftaran calon perseorangan tidak/belum keluar juga.

Pun, lobi-lobi politik paska putusan Mahkamah Konstitusi No. 60 sudah dilakukan. Saya dan calon pasangan melobi beberapa "partai non-kursi" dan "partai-kursi". Untuk diketahui, hasil Pemilu lalu di kota Padang, "partai non-kursi" hanya punya suara sekitar 5,6% dari 7,5% yang dibutuhkan. Satu "partai-kursi" dan tiga "partai non-kursi" sudah sepakat mengusung kami. Tapi, sayangnya, di saat-saat terakhir salah satu "partai non-kursi" tersebut tetap mensyaratkan sesuatu yang melanggar prinsip hukum dan demokrasi dalam pencalonan itu: "Mahar Politik". Saya dan tim lebih memilih untuk tidak melanjutkan proses pencalonan karena syarat yang melawan hukum itu. Sebab, jika saya memenuhi permintaan itu (membayar uang mahar) berarti saya sedang meruntuhkan bangunan integritas yang sudah dibangun dan/atau saya dengan sengaja melanggar prinsip hukum dan demokrasi.

Barangkali ada pendukung saya yang kecewa atas sikap saya yang tidak berkompromi sedikit pun dengan partai politik yang meminta mahar demi kepentingan yang lebih besar. Bagi saya dan tim, "Mahar Politik" adalah soal prinsip. Bukan soal teknis. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas sikap dan keputusan saya dan tim itu.

Saya paham sangat banyak masyarakat yang kecewa dengan perilaku orang-orang politik dan/atau partai politik dalam menjalankan sistem demokrasi. Kenyataannya, partai politik dan sebagian pengurusnya memang sangat susah dibawa berjalan lurus di atas rel hukum dan demokrasi. "Mahar Politik" sudah terlanjur dianggap biasa dalam praktik politik di negara kita.

Secara nasional, partai politik tertentu yang selama ini dianggap baik dan senantiasa memperjuangkan aspirasi publik nampaknya dengan sengaja sudah mulai merentang jarak dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Partai politik yang hanya menggunakan popularitas tokoh tertentu untuk meraup suara rakyat dalam pemilu adalah fakta yang sulit dibantah.

Mendapati fakta yang demikian, saya imbau rakyat untuk tidak perlu marah yang terlalu berlebihan kepada partai politik. Partai politik penting, tapi bukan satu-satunya jalan untuk membangun bangsa dan negara (juga daerah/kota) ini. Masih ada jalan lain (jalan kedua), yaitu membangun dan memperkuat civil society tanpa perlu terlalu tergantung kepada partai politik. Jika civil society kuat, partai politik tidak akan bisa semena-semana kepada rakyat. Yakinlah itu. Tingkat partisipasi publik adalah salah satu alat ukur untuk menentukan kuat atau tidaknya civil society kita.

Insyaallah, saya akan tempuh jalan kedua: penguatan civil society tanpa perlu terlalu tergantung kepada partai politik. Bagi masyarakat yang sepaham boleh sebarisan dengan saya dan tim yang selama proses kontestasi Pilkada 2024 ini sudah mulai membangun itu. 

Terkait foto KTP yang sudah saya dan tim kumpulkan, insyaallah kami tidak akan menyalahgunakannya

Beberapa orang bertanya kepada saya, baik secara langsung maupun melalui pesan di media sosial tentang kemana suara diberikan setelah saya memutuskan tidak jadi maju di Pilkada 2024 ini, saya menjawab: "Silahkan berikan suara kepada pasangan calon yang diyakini paling kurang mudaratnya. Saya pribadi tidak akan memberikan suara kepada calon walikota yang tidak pernah hidup dan/atau menetap di kota Padang".

Terakhir, saya dan tim minta maaf jika selama masa kontestasi Pilkada yang saya jalankan ada ucapan dan perbuatan salah. Semoga Allah mudahkan segenap usaha kita dalam membangun kota, bangsa dan negara menjadi lebih baik yang dalam proses kontestasi Pilkada kali ini kami rumuskan dalam tagline "Kota Layak Huni".
 

Padang, 29 Agustus 2024
Miko Kamal